Jeritan SOS Pekerja Asing Terampil di Jepang: Masalah Serius di Balik Status Visa Spesialis

Hubungan Saling Menguntungkan

Semakin banyak tenaga kerja asing datang ke Jepang menggunakan visa Insinyur/Spesialis Humaniora/Layanan Internasional. Jumlahnya melonjak tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir hingga mencapai lebih dari 400 ribu orang.

Visa ini mencakup berbagai profesi, mulai dari manajer bisnis, insinyur, hingga penerjemah. Pelamar wajib memiliki gelar sarjana atau minimal 10 tahun pengalaman kerja.

Takasago Fluidic Systems, produsen komponen di Kota Nagoya, mempekerjakan 12 tenaga ahli asing. Perusahaan ini memproduksi katup, pompa, dan sistem fluida untuk sektor kedirgantaraan, kultur sel, serta medis.

Nguyen Dang Dung menempuh studi teknik mesin di sebuah universitas di Vietnam. Ia kini bertanggung jawab memprogram mesin untuk memproduksi komponen presisi bagi peralatan medis dan roket.

Banyak hal yang bisa dipelajari dari teknologi Jepang, dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga, ungkap Nguyen.

Pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka juga memetik manfaat dari perekrutan tenaga kerja seperti Nguyen.

'Dengan merekrut staf dari mancanegara, kami mempelajari pasar luar negeri dan memanfaatkan wawasan tersebut untuk memperluas jangkauan perusahaan secara global,' ujar Nakano Saki, salah satu praktisi sumber daya manusia di perusahaan tersebut.

Tunggakan Upah

Meski sistem visa ini tampak berjalan lancar bagi sebagian karyawan dan perusahaan, pengalaman tiap individu nyatanya berbeda-beda. Sejumlah pekerja asal Vietnam lainnya pun mulai menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.

Sebuah video yang diunggah ke media sosial pada Desember lalu menyingkap sebagian dari permasalahan tersebut.

Video itu memperlihatkan para pekerja Vietnam yang mendesak agen penyalur tenaga kerja agar melunasi upah mereka yang tertunggak. Beberapa orang mengaku dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan status kependudukan mereka.

Masalah di kalangan pekerja dengan kategori visa ini terus meningkat, menurut Japan Vietnam Tomoiki Association, sebuah organisasi nirlaba di Tokyo yang memberikan dukungan bagi tenaga kerja Vietnam.

'Saya terkejut melihat begitu banyak anak muda yang datang kepada kami karena kehilangan pekerjaan dan membutuhkan bantuan,' ujar Yoshimizu Jiho, direktur perwakilan asosiasi tersebut.

Ia menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara persyaratan visa dengan tugas di lapangan juga kerap memicu berbagai persoalan.

Salah satu klien organisasi tersebut tiba di Jepang dari Vietnam sebagai pekerja terampil, setelah membayar komisi lebih dari 7.000 dolar kepada pihak perantara.

Ia menuturkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan klien tersebut justru menugaskannya untuk membersihkan restoran dan hotel. Ia mengeklaim perusahaan itu kemudian berhenti memberinya pekerjaan sama sekali hingga kliennya tidak lagi mampu menghidupi diri sendiri.

'Pekerjaan semacam ini seharusnya dilakukan oleh mereka yang mengikuti program magang teknis, bukan pemegang visa pekerja terampil,' kata Yoshimizu. Ia menegaskan bahwa situasi ini berpotensi melanggar hukum.

Yoshimizu juga menyoroti minimnya sistem dukungan bagi pemegang visa kategori ini. Mengingat jenis visa tersebut tidak mewajibkan kemahiran bahasa yang tinggi, beberapa pekerja bahkan tidak bisa berbahasa Jepang sama sekali.

NHK World mengikuti kegiatan Yoshimizu pada bulan Maret saat ia mengunjungi seorang pria Vietnam berusia 33 tahun yang kehilangan pekerjaan dan tidak menerima upah selama tiga bulan masa kerjanya.

Ia menyarankan agar pria itu mengubah kategori visanya untuk mencari pekerjaan lain karena keterbatasan kemampuan bahasa Jepang. Namun, ia mengaku enggan melakukannya. Menurutnya, visa pekerja terampil memungkinkan istrinya untuk tinggal bersamanya di Jepang, sementara jenis visa lain tidak memberikan izin tersebut.

'Saya tidak bisa mencari nafkah sekarang. Yang saya butuhkan hanyalah pekerjaan. Saya akan melakukan apa saja jika ada yang mempekerjakan saya,' katanya.

Yoshimizu mengatakan bahwa hambatan bahasa sering kali menjadi akar permasalahan.

'Saya mendapati banyak dari mereka sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang. Beberapa perusahaan akhirnya memanfaatkan mereka, dan sistem visa kerja saat ini tidak memberikan ruang untuk dukungan yang mereka butuhkan. Jika terjadi sesuatu, hal itu akhirnya menjadi masalah besar,' tuturnya.

Minimnya Pengawasan

Seorang pakar menyebut kendala di kalangan pemegang visa pekerja terampil meningkat sejak pemerintah memperketat aturan program magang teknis yang akan dirombak total pada 2027. Alhasil, banyak perusahaan beralih ke kategori visa tersebut demi mengisi kekosongan tenaga kerja.

Ikebe Shoichiro, konsultan spesialis isu ketenagakerjaan asing, mengungkapkan bahwa sejumlah sektor usaha yang didera krisis pekerja mulai memanfaatkan celah dalam sistem visa pekerja terampil.

Ia memaparkan bahwa beberapa pekerja asal Vietnam membayar komisi tinggi kepada perantara, namun justru mendapatkan pekerjaan yang melenceng dari bidang keahlian mereka.

Menurut Ikebe, kategori visa ini menjadi opsi baru untuk merekrut tenaga kerja luar negeri karena proses pengajuannya lebih mudah dan pengawasannya relatif minim.

Badan Layanan Imigrasi Jepang mengaku telah mengidentifikasi masalah seperti tunggakan gaji hingga ketidaksesuaian jenis pekerjaan. Otoritas terkait kini mempertimbangkan langkah inspeksi langsung ke unit usaha yang terindikasi melanggar aturan.

Seiring langkah Jepang membuka pintu bagi lebih banyak pekerja asing untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja, para pakar menekankan pentingnya jaring pengaman bagi mereka. Sistem visa saat ini dinilai membutuhkan pengawasan yang jauh lebih ketat.