Pemilihan Majelis Tinggi Jepang: 522 Kandidat Bersaing Rebutkan 125 Kursi

Majelis Tinggi terdiri dari 248 anggota dengan masa jabatan 6 tahun. Pemilihan diadakan setiap tiga tahun untuk memperebutkan setengah dari total kursi. Tahun ini, tersedia 124 kursi reguler ditambah satu kursi tambahan guna mengisi kekosongan.

Sebanyak 75 kursi akan ditentukan melalui daerah pemilihan, sementara 50 kursi sisanya diisi lewat sistem perwakilan proporsional dari seluruh penjuru Jepang.

Sebanyak 522 kandidat bersaing dalam pemilihan ini. Dari jumlah itu, 152 orang adalah perempuan—kurang dari 30 persen dari total kandidat.

Analisis: Apa yang Dipertaruhkan dalam Pemilihan Ini?

Kikuyama Kengo, Komentator Politik NHK World, akan mengamati jalannya pemilihan ini dengan saksama.

T: Apa tolok ukur utama dalam meraih kemenangan?

Kikuyama Kengo: Fokus utamanya adalah apakah koalisi penguasa mampu mempertahankan mayoritas di Majelis Tinggi. Perdana Menteri Ishiba Shigeru telah berjanji akan mengupayakan segala cara demi mengamankan mayoritas, termasuk memperhitungkan kursi yang tidak diperebutkan.

Angka kuncinya adalah 50. Itulah jumlah kursi yang wajib dimenangkan koalisi penguasa untuk mempertahankan mayoritas, mengingat mereka masih memiliki kursi lain yang tidak diperebutkan kali ini. Artinya, mereka bisa kehilangan hingga 16 kursi namun tetap memegang kendali mayoritas secara keseluruhan.

T: Apa saja isu utamanya?

Kikuyama Kengo: Salah satu persoalan paling krusial adalah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Utusan utama pemerintahan Ishiba telah mengunjungi Washington sebanyak tujuh kali, namun kesepakatan komprehensif belum juga tercapai. Presiden Trump sempat mengisyaratkan bahwa pemerintahannya mungkin akan mengenakan tarif sebesar 30 hingga 35 persen untuk produk-produk asal Jepang.

Isu lainnya adalah penanganan inflasi. Perbedaan tajam antarpartai terletak pada pilihan antara bantuan tunai langsung versus pemotongan pajak konsumsi. Koalisi penguasa berpendapat bahwa bantuan tunai lebih cepat dan efektif dalam membantu rumah tangga. Mereka bersikap hati-hati soal pemangkasan pajak konsumsi karena perannya yang vital dalam mendanai jaminan sosial, serta prosedur hukum perubahan tarif yang memakan waktu lama.

Sebaliknya, sebagian besar partai oposisi lebih menekankan pada pemangkasan pajak konsumsi. Di tengah kesulitan warga menghadapi lonjakan harga pangan, banyak politisi oposisi menyerukan penurunan atau bahkan penghapusan pajak tersebut guna meringankan beban konsumen.

T: Seberapa krusial pemilu ini, dan mungkinkah hasilnya mengguncang konstelasi politik Jepang?

Kikuyama Kengo: Posisi Pemerintahan Ishiba sangat melemah setelah kehilangan kendali mayoritas di Majelis Rendah pada tahun lalu.

Jika koalisi yang berkuasa gagal mempertahankan mayoritas di Majelis Tinggi kali ini, Ishiba akan sangat kesulitan untuk terus menjalankan pemerintahannya. Jadi, pemilu ini memang memiliki bobot yang sangat besar.

Biasanya, pemilihan Majelis Rendah dianggap sebagai penentu pemerintahan, sedangkan pemilihan Majelis Tinggi dipandang sebagai evaluasi tengah masa jabatan bagi kabinet yang berkuasa. Namun kali ini dinamikanya berbeda. Suara-suara dari kubu koalisi maupun oposisi menunjukkan bahwa pemilihan Majelis Tinggi kali ini merupakan referendum de facto bagi pemerintahan Ishiba.