Parlemen Jepang Sahkan Revisi UU Keamanan Ekonomi Guna Dukung Proyek Luar Negeri

Parlemen Jepang telah mengesahkan revisi Undang-Undang Promosi Keamanan Ekonomi guna memperkuat dukungan bagi perusahaan nasional yang menjalankan proyek-proyek strategis di luar negeri. Revisi ini disetujui dalam sidang pleno Majelis Tinggi pada Rabu melalui pemungutan suara mayoritas, dengan dukungan dari koalisi pemerintah maupun sebagian pihak oposisi.

Perubahan aturan tersebut mencakup peluncuran program dukungan untuk proyek sektor swasta di bidang-bidang penting, seperti teknologi informasi dan pengembangan pelabuhan. Pendanaan akan disediakan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC), lembaga perbankan yang berafiliasi dengan pemerintah Jepang.

Selain itu, undang-undang ini kini memuat ketentuan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan terkait situasi di Timur Tengah. Resolusi tambahan juga mendesak pemerintah untuk mengantisipasi potensi kelangkaan nafta serta memperkuat pertahanan terhadap serangan siber berbasis kecerdasan buatan yang semakin canggih.