Jepang Bentuk Biro Intelijen Nasional di Tengah Kekhawatiran Privasi Warga

Biro Intelijen Baru Akan Diluncurkan Paling Cepat Musim Panas Ini

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut disahkan dengan suara mayoritas besar dalam sidang paripurna Majelis Tinggi pada Rabu.

UU tersebut menetapkan bahwa biro intelijen baru ini akan memiliki wewenang untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi secara komprehensif dari berbagai kementerian dan lembaga.

Selain itu, dewan intelijen nasional akan dibentuk di dalam struktur Kabinet. Dewan ini bakal dipimpin oleh perdana menteri dan beranggotakan menteri-menteri Kabinet dengan portofolio terkait, termasuk sekretaris Kabinet serta menteri luar negeri.

Pemerintah Jepang menilai penguatan kemampuan intelijen negara sebagai langkah mendesak demi kepentingan nasional dan keselamatan rakyat. Upaya ini dilakukan di tengah situasi global yang kian kompleks, di mana perang informasi dan disinformasi marak dikobarkan antarnegara.

Pemerintah menargetkan peluncuran biro tersebut paling cepat pada musim panas ini. Organisasi baru tersebut akan diawaki oleh ratusan pejabat dan akan menggantikan Kantor Intelijen dan Penelitian Kabinet yang ada saat ini.

Komite di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi telah menyetujui resolusi tambahan untuk memastikan tidak ada pelanggaran data pribadi dan privasi. Resolusi tersebut juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengumpulkan informasi dengan cara yang dapat mencederai netralitas politik.

Kekhawatiran Privasi

Para ahli menilai intelijen dan privasi saling berkelindan erat, layaknya dua sisi mata uang yang sama.

Rancangan undang-undang baru tersebut akhirnya menuai kekhawatiran hingga memicu aksi demonstrasi di sekitar gedung Parlemen.

Para peserta menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkan undang-undang yang mengekang kebebasan mereka.

Oniki Makoto, anggota parlemen dari Partai Demokrat Konstitusional, menyuarakan penolakannya terhadap RUU tersebut dalam debat di Majelis Tinggi pada Rabu, menjelang pemungutan suara.

Ia menyatakan bahwa kapabilitas intelijen merupakan wewenang yang besar dan jika disalahgunakan, hal itu berisiko melanggar hak-hak masyarakat secara sepihak.

Oniki menambahkan bahwa RUU ini sangat cacat karena gagal menjawab kekhawatiran soal pelanggaran data pribadi dan privasi, sementara di saat bersamaan justru memperkuat wewenang pemerintah tanpa pengawasan demokratis.

Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menyatakan bahwa dengan memperkuat kapabilitas pemerintah, keselamatan dan ketenangan masyarakat dapat terjaga, sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun isu privasi sempat mencuat dalam debat di Diet, undang-undang baru ini hanya mengatur koordinasi antarlembaga dan tidak bermaksud memperbesar risiko tersebut.

Pakar Soroti Pentingnya Mekanisme Pengawas

Seorang pakar hak asasi manusia menekankan bahwa karena biro ini memiliki otoritas yang sangat luas, diperlukan adanya mekanisme kontrol atau rem kendali yang kuat.

Pengacara Kaido Yuichi memperingatkan bahwa lembaga intelijen yang direncanakan tersebut akan memegang wewenang besar untuk mengumpulkan informasi dari berbagai kementerian.

Ia juga berpendapat bahwa selain pelaporan resmi ke Diet dan transparansi proaktif, keberadaan pengawas independen sangatlah krusial, merujuk pada praktik di Jerman dan Belanda.

Kaido menambahkan bahwa badan pihak ketiga dapat membantu menenangkan publik jika lembaga tersebut rutin meninjau aktivitas intelijen serta mengumumkan perbaikan yang telah dilakukan.

Tanpa kerangka kerja semacam itu, imbuhnya, ketidakpercayaan publik bisa terus berlanjut. Diperlukan sebuah sistem untuk memastikan lembaga tersebut tetap terkendali sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak.

Langkah ke Depan

Para pejabat pemerintah juga telah membahas fase pengumpulan intelijen berikutnya, yang akan melibatkan pembentukan apa yang disebut sebagai benteng intelijen.

Kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan Partai Inovasi Jepang menyerukan pembentukan sebuah badan khusus untuk mengumpulkan intelijen di luar negeri.

Perjanjian tersebut juga mencakup penyusunan undang-undang antispionase yang turut menangani operasi pengaruh.

Kobayashi Takayuki, kepala kebijakan LDP, menyatakan bahwa Jepang harus meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijen luar negeri dan melindungi informasi sensitif.

Kobayashi menyebut Jepang juga memerlukan langkah-langkah untuk mengatasi misinformasi, serta melindungi opini publik dan proses pengambilan kebijakan dari operasi pengaruh dan campur tangan. Ia menambahkan bahwa hal ini mencakup aspek luar negeri maupun dalam negeri.

'Organisasi yang telah kami bentuk ini tidak akan berfungsi jika hanya sekadar formalitas,' tambahnya.