Parlemen Jepang Sahkan RUU tentang Hukuman atas Perusakan Bendera Nasional

Diet Jepang mengesahkan RUU tentang hukuman atas perusakan bendera nasional. RUU itu disetujui dalam sidang pleno Majelis Tinggi pada Jumat dengan dukungan mayoritas suara.

RUU itu diajukan bersama oleh koalisi pemerintah yang terdiri atas Partai Liberal Demokrat dan Partai Inovasi Jepang, serta Partai Demokrat untuk Rakyat dan Sanseito.

Undang-undang itu mendefinisikan bendera sebagai benda berwujud yang secara sosial diakui sebagai bendera nasional Jepang. Tindakan merusak, melepas, atau mencoreng bendera di muka umum dengan cara yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau jijik yang signifikan dapat dikenai hukuman penjara hingga dua tahun atau denda hingga 200.000 yen, sekitar 1.230 dolar AS.

Penentuan apakah suatu tindakan dapat dihukum dilakukan dengan menilai tindakan itu dan situasi di sekitarnya secara objektif. Penerapan undang-undang ini juga harus mempertimbangkan kebebasan dan hak warga yang dijamin konstitusi, termasuk kebebasan berbicara.

Resolusi tambahan disahkan di Komite Kabinet kedua majelis. Resolusi itu menyerukan pemerintah menyosialisasikan tujuan dan isi undang-undang tersebut secara luas. Resolusi itu juga menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak boleh berujung pada penindasan terhadap komentar politik dan ekspresi artistik.