Jepang Mengesahkan RUU Pembentukan Ibukota Sekunder

Para anggota parlemen Jepang memberikan suara atas rencana menjaga kelangsungan fungsi pemerintah jika bencana besar melanda Tokyo. Mereka mengesahkan RUU pembentukan ibukota sekunder dengan selisih suara yang tipis.

Undang-undang itu bertujuan menunjuk sebuah prefektur sebagai pusat alternatif operasi pemerintah jika Tokyo tidak dapat beroperasi. Majelis Tinggi Diet menyetujui dan mengesahkan RUU tersebut pada malam Jumat.

Prefektur potensial akan dinilai berdasarkan faktor termasuk jumlah penduduk dan ukuran ekonomi. Mereka juga diwajibkan membentuk wilayah administrasi khusus seperti 23 ward di Tokyo.

RUU itu dibawa ke pemungutan suara dalam sidang pleno Majelis Tinggi. Undang-undang itu disahkan dengan selisih sempit: 123 suara mendukung dan 121 menolak.

Undang-undang itu didukung oleh Partai Demokratik Liberal yang berkuasa dan mitra koalisi Partai Inovasi Jepang, serta Tim Mirai dan lainnya. Undang-undang itu ditentang oleh Partai Demokratik Konstitusional Jepang, Partai Demokratik untuk Rakyat, Komeito, Sanseito, Partai Komunis Jepang, Reiwa Shinsengumi, Partai Sosial Demokrat, Partai Konservatif Jepang, dan lainnya.

Komite khusus Majelis Tinggi juga mengesahkan resolusi tambahan terkait saat undang-undang mulai berlaku. Resolusi itu menyerukan pengaturan pemerintah yang sebaik mungkin, tanpa benturan antara pemilihan lokal dan referendum tentang ward khusus.