Parlemen Jepang Sahkan Undang-Undang Pembentukan Biro Intelijen Nasional

Parlemen Jepang telah mengesahkan undang-undang untuk mendirikan biro intelijen nasional guna memperkuat kemampuan intelijen pemerintah. RUU tersebut disetujui dalam sidang paripurna Majelis Tinggi pada hari Rabu melalui pemungutan suara mayoritas.

Pihak yang mendukung RUU ini meliputi koalisi yang berkuasa—Partai Demokrat Liberal dan Komeito—serta Partai Inovasi Jepang, Partai Demokrat untuk Rakyat, Sanseito, Partai Konservatif Jepang, dan Tim Mirai. Sementara itu, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, Partai Komunis Jepang, Reiwa Shinsengumi, dan Partai Demokrat Sosial memberikan suara penolakan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa biro intelijen akan memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara menyeluruh dari berbagai kementerian dan lembaga. Selain biro tersebut, sebuah dewan intelijen nasional juga akan dibentuk di dalam struktur Kabinet.

Dewan ini akan diketuai oleh perdana menteri dan beranggotakan menteri-menteri dengan portofolio terkait, termasuk sekretaris kabinet serta menteri luar negeri.

Dalam debat Majelis Tinggi sebelum pemungutan suara, Oniki Makoto dari Partai Demokrat Konstitusional menyatakan keberatannya. Ia memperingatkan bahwa kemampuan intelijen adalah otoritas yang sangat besar yang jika disalahgunakan dapat melanggar hak-hak rakyat secara tidak adil.

Ia menilai RUU ini cacat karena belum cukup menjamin perlindungan data pribadi dan privasi di tengah penguatan kekuasaan pemerintah.

Sebaliknya, Ushida Mayu dari Partai Demokrat untuk Rakyat mendukung langkah ini sebagai awal penting untuk memperbaiki kemampuan intelijen Jepang. Ia menekankan bahwa lingkungan keamanan di sekitar Jepang kini jauh lebih kompleks, sehingga kebijakan yang tepat harus didasarkan pada informasi yang akurat demi melindungi negara.

Pemerintah berencana meluncurkan biro tersebut paling cepat pada musim panas tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, komite di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi telah meloloskan resolusi tambahan untuk memastikan privasi warga tidak dilanggar dan pengumpulan informasi tetap menjaga netralitas politik.

Langkah Jepang ini menyusul model komunitas intelijen di negara maju lainnya. Di Amerika Serikat, Direktur Intelijen Nasional mengoordinasikan 18 lembaga federal termasuk CIA dan FBI, dengan pengawasan ketat dari komite senat untuk mencegah pengumpulan data massal yang melanggar hukum.

Negara-negara Eropa seperti Inggris dan Jerman juga memiliki sistem serupa. Inggris menerapkan sistem 'kunci ganda' yang memerlukan persetujuan menteri atau pengadilan untuk aktivitas intelijen tertentu.

Sementara itu, Jerman sangat membatasi pengawasan negara demi melindungi privasi warganya, sebuah prinsip yang lahir dari sejarah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.