Tren Keluarga Jepang Pilih Sekolah Internasional Meski Terkendala Aturan Hukum

Zona Abu-Abu Hukum

Di Jepang, sekolah negeri maupun swasta wajib mengikuti kurikulum pendidikan nasional serta berhak menerima subsidi pemerintah.

Namun, hanya segelintir sekolah internasional yang diakui secara resmi oleh kementerian pendidikan. Siswa yang belajar di institusi tanpa akreditasi pun tidak selalu dianggap telah menuntaskan wajib belajar SD atau SMP menurut hukum Jepang.

Orang tua yang menyekolahkan anak ke sekolah non-akreditasi menghadapi risiko denda karena dianggap melanggar undang-undang pendidikan. Meski begitu, dalam praktiknya, penegakan aturan ini diserahkan kepada pemerintah daerah dan bervariasi di tiap wilayah.

Biaya pendidikan pun tergolong mahal, umumnya berkisar antara 1 hingga 3 juta yen (7.000–21.000 dolar). Jika sekolah menyediakan fasilitas asrama, biayanya bisa melonjak hingga hampir 10 juta yen (sekitar 70.000 dolar).

Potret di Satu Sekolah

Aoba-Japan International School di Distrik Nerima, Tokyo, tengah mengamati pergeseran tren secara perlahan. Meski para siswanya yang berusia 3 hingga 15 tahun berasal dari beragam latar belakang budaya, kini sekitar separuh dari mereka berkewarganegaraan Jepang.

Ukuran kelasnya tergolong kecil untuk standar Jepang—hanya 20 siswa per ruangan—dan tanpa buku pelajaran. Sebagai gantinya, para siswa mengikuti kurikulum internasional yang dirancang khusus untuk mempersiapkan mereka masuk ke universitas luar negeri.

Tiap kelas dibimbing oleh dua guru. Sistem ini menitikberatkan pada pembelajaran berbasis diskusi yang berpusat pada siswa, sangat kontras dengan metode terstandarisasi dalam sistem pendidikan nasional Jepang.

Shibata Iwao, ketua dewan sekolah, mengakui bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan semacam ini cukup tinggi, terutama karena tanpa subsidi pemerintah. Namun, ia yakin orang tua di Jepang rela berinvestasi demi memberikan pijakan yang lebih kuat bagi anak-anak mereka di kancah internasional.

Ia menilai bahwa orang tua muda di Jepang kini memiliki keinginan yang makin besar agar anak-anak mereka aktif secara global. Karena itulah, ia yakin kebutuhan akan pendidikan internasional akan terus meningkat secara stabil.

Peluang dan Risiko di Mata Orang Tua

Dalam berbagai wawancara, banyak orang tua menyoroti pentingnya kemampuan komunikasi bahasa Inggris dan kepemimpinan sebagai alasan utama menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah internasional.

Sebagian orang menganggap sekolah tersebut sebagai jalur yang lebih menjanjikan menuju universitas luar negeri. Sebagian lainnya menyatakan kekhawatiran terhadap iklim sekolah negeri di Jepang, termasuk sistem ujian masuk yang sangat kompetitif.

Bagi sebagian orang, sekolah internasional menawarkan alternatif yang lebih menitikberatkan pada kreativitas dan kolaborasi ketimbang hafalan maupun ujian standar.

Seorang ibu dengan dua anak perempuan di sekolah internasional Tokyo bercerita bahwa ia melihat anak-anaknya mulai membangun rasa percaya diri melalui kerja kelompok dan presentasi.

Meski begitu, ia mengakui masih terselip sejumlah kekhawatiran.

Ia menuturkan bahwa hasil akhirnya tidak akan diketahui sampai benar-benar dijalani. Namun, jika anak-anaknya menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah internasional, mereka mungkin menghadapi hambatan saat ingin masuk ke SMP atau SMA di Jepang.

Melemahnya Sistem Pendidikan Publik

Profesor Okamoto Tomochika dari Universitas Waseda merupakan pakar sosiologi pendidikan. Ia menilai peningkatan popularitas sekolah internasional sebagai indikasi melemahnya pendidikan publik Jepang, seiring langkah para orang tua yang merasa tidak puas dalam mencari alternatif yang dianggap lebih berkualitas.

Meskipun mendukung gagasan keberagaman pendidikan, ia memperingatkan bahwa jika semakin banyak keluarga yang mampu dan bermotivasi terus meninggalkan sistem publik, hal itu hanya akan mempercepat kemunduran tersebut.

Okamoto menyebutkan salah satu masalahnya adalah kurangnya pemahaman pemerintah Jepang terhadap dinamika di luar kerangka pendidikan publik. Ia mendesak para pemimpin untuk mengkaji cara memperkuat dan merevitalisasi sistem publik guna menjawab tuntutan yang terus berubah.