Majelis Rendah Jepang Loloskan RUU Pembentukan Biro Intelijen Nasional

Majelis Rendah Jepang telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) melalui pemungutan suara mayoritas untuk membentuk biro intelijen nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemampuan intelijen pemerintah dan diharapkan akan segera disetujui oleh Majelis Tinggi pada masa sidang Diet saat ini.

Sebelum pemungutan suara pada hari Kamis, Majelis Rendah mengadakan debat terakhir dalam sidang pleno. Oshima Atsushi dari Aliansi Reformasi Tengah menyatakan dukungannya karena mengakui pentingnya membangun landasan demi mendukung pengambilan keputusan pemerintah yang tepat.

Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah harus menanggapi secara langsung kekhawatiran masyarakat mengenai potensi pengawasan terhadap kehidupan pribadi warga akibat peningkatan aktivitas intelijen.

Nomura Miho dari Partai Demokrat untuk Rakyat menilai pembentukan biro intelijen ini patut diapresiasi karena dapat meningkatkan kualitas intelijen di bawah kepemimpinan perdana menteri. Ia mendesak agar debat terus dilanjutkan guna mencapai reformasi intelijen yang substantif, bukan sekadar pembentukan organisasi baru.

Kawa Yuichiro dari Sanseito menyebut RUU ini sebagai langkah yang diperlukan tetapi masih belum memadai untuk menghadapi ancaman nyata. Ia menambahkan bahwa undang-undang anti-spionase belum disiapkan bersamaan dengan aturan tersebut dan meminta pemerintah untuk terus berupaya mengembangkan kerangka kerja yang efektif.

Rancangan tersebut disahkan dengan dukungan suara mayoritas dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, mitra koalisinya, serta Partai Inovasi Jepang. Sejumlah partai oposisi lain seperti Aliansi Reformasi Tengah, Partai Demokrat untuk Rakyat, Sanseito, dan Tim Mirai juga turut memberikan dukungan.

Sementara itu, Partai Komunis Jepang dan Reiwa Shinsengumi memberikan suara menentang.

Berkas RUU kini telah dikirim ke Majelis Tinggi. Meskipun blok pemerintah tidak memegang mayoritas di majelis tinggi tersebut, aturan ini diperkirakan akan tetap lolos dalam masa sidang Diet saat ini berkat dukungan dari beberapa partai oposisi.

RUU ini mengusulkan pemberian wewenang kepada biro intelijen untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi dari berbagai kementerian secara menyeluruh.

Selain itu, komite Majelis Rendah telah meloloskan resolusi tambahan guna memastikan informasi pribadi dan privasi individu tidak dilanggar secara tidak semestinya. Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengumpulkan informasi dengan cara yang merusak netralitas politik.