Kabinet Jepang Setujui RUU Revisi Sistem Sidang Ulang

Pemerintah Jepang telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang pada dasarnya melarang jaksa mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan sidang ulang. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini disetujui dalam rapat Kabinet pada hari Jumat, dan hanya mengizinkan banding jika jaksa memiliki alasan yang cukup kuat.

Berdasarkan RUU tersebut, jaksa wajib segera mengungkapkan apakah mereka mengajukan banding beserta alasannya. Jika banding diajukan, pengadilan diharapkan memberikan keputusan dalam waktu satu tahun mengenai status permohonan tersebut.

Regulasi baru ini juga memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan jaksa membuka bukti yang berkaitan dengan alasan permintaan sidang ulang. Hakim diinstruksikan untuk memastikan agar cakupan bukti yang diungkapkan tidak dibatasi secara tidak wajar oleh pihak jaksa.

Bukti yang diungkapkan tersebut dilarang keras digunakan untuk tujuan lain di luar persidangan. Pelanggar terancam hukuman penjara hingga satu tahun atau denda maksimal 500.000 yen (sekitar 3.100 dolar AS).

Draf ini juga mengamanatkan peninjauan kembali undang-undang setiap lima tahun sekali jika diperlukan. Sebelumnya, draf awal pemerintah sempat mendapat tentangan keras dari Partai Demokrat Liberal (LDP) karena tidak memuat larangan banding bagi jaksa, sehingga pemerintah terpaksa mengambil langkah tidak biasa dengan merevisi draf sebanyak tiga kali sebelum menargetkan pengesahannya pada masa sidang Parlemen (Diet) saat ini.