China Masukkan 20 Lagi Perusahaan dan Lembaga Jepang ke Daftar Kontrol Ekspor

Kementerian Perdagangan China secara resmi menambahkan 20 perusahaan dan organisasi Jepang ke dalam daftar kontrol ekspor pada Selasa. Langkah ini melarang ekspor barang-barang dwiguna—yang memiliki fungsi sipil sekaligus militer—ke entitas-entitas tersebut dengan alasan keterlibatan mereka dalam penguatan kemampuan militer Jepang.

Daftar entitas baru ini mencakup perusahaan manufaktur mesin besar yang terafiliasi dengan bisnis pertahanan, seperti Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, dan IHI. Selain itu, Badan Penjelajahan Antariksa Jepang (JAXA) dan Akademi Pertahanan Nasional juga turut dimasukkan dalam daftar tersebut.

Hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah mineral tanah jarang (rare earths) termasuk dalam daftar barang yang dilarang ekspornya ke entitas-entitas tersebut. Namun, mineral ini sering ditemukan dalam berbagai barang dwiguna yang sebelumnya telah dikenakan pembatasan oleh China.

Selain larangan baru, kementerian juga mengumumkan pengawasan yang lebih ketat terhadap barang dwiguna yang diekspor ke kelompok terpisah yang terdiri dari 20 entitas Jepang lainnya, termasuk produsen otomotif Subaru. Beijing beralasan bahwa mereka tidak dapat mengonfirmasi tujuan penggunaan akhir dari produk-produk tersebut.

Tekanan ekonomi China terhadap Jepang meningkat sejak Perdana Menteri Takaichi Sanae memberikan pernyataan tahun lalu mengenai potensi keadaan darurat di Taiwan. Juru bicara kementerian menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang, serta mengklaim langkah tersebut sepenuhnya sah secara hukum.

Pemerintah Jepang telah melayangkan protes keras dan menuntut pencabutan kebijakan tersebut. Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Kanai Masaaki, menyampaikan keberatan tersebut kepada Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar China di Tokyo, Shi Yong, dengan menyebut langkah itu tidak dapat diterima dan sangat disesalkan.

Wakil Kepala Sekretaris Kabinet, Sato Kei, menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau dampak dari kebijakan ini sebelum mengambil tindakan balasan yang diperlukan. Ia mengakui adanya banyak ketidakpastian dalam pengumuman Beijing, termasuk status ekspor mineral tanah jarang.

Sejumlah perusahaan Jepang yang terdampak kini tengah bergegas memverifikasi fakta dan mengumpulkan informasi. IHI Corporation dan Mitsubishi Heavy Industries menyatakan sedang memantau situasi dengan saksama.

Mitsubishi mencatat bahwa meski dampaknya saat ini masih terbatas, gangguan yang berkepanjangan dapat memberikan efek signifikan di masa depan.

Sementara itu, Subaru Corporation dan Eneos Holdings juga sedang mempelajari informasi lebih lanjut. Beberapa pejabat perusahaan lain bahkan mengaku baru mengetahui nama mereka masuk dalam daftar setelah menerima pertanyaan dari media, mengingat perusahaan mereka tidak banyak melakukan impor langsung dari China.