Pejabat Jepang Bahas Praktik Jual Beli Ilegal Badan Hukum Keagamaan

Pejabat Jepang membahas langkah-langkah penanganan praktik jual beli badan hukum keagamaan yang berisiko memicu penghindaran pajak dan penyalahgunaan lainnya. Jumlah organisasi keagamaan di Jepang tanpa aktivitas nyata terus meningkat akibat berkurangnya jumlah penganut dan kurangnya penerus kepemimpinan.

Telah terjadi serangkaian tindak kejahatan, termasuk penggelapan pajak, yang memanfaatkan fasilitas keringanan pajak bagi badan hukum keagamaan. Badan Urusan Kebudayaan Jepang mengadakan pertemuan pertama pada Senin bersama Badan Pajak Nasional, Badan Kepolisian Nasional, dan pemerintah daerah untuk membahas isu tersebut.

Wakil Komisaris Urusan Kebudayaan Kobayashi Mariko menegaskan bahwa situasi yang merusak kepercayaan terhadap lembaga keagamaan tidak boleh dibiarkan. Ia menunjuk keberadaan broker dan pihak ketiga yang memfasilitasi penyalahgunaan tersebut, termasuk melalui situs web yang mempromosikan jual beli lembaga sebagai cara untuk memanipulasi pajak.

Saat ini, Badan Urusan Kebudayaan tengah melakukan survei terhadap sekitar 18.000 badan hukum keagamaan guna memetakan praktik jual beli entitas tersebut. Pedoman pencegahan ditargetkan selesai akhir tahun ini, dengan penegasan bahwa transaksi demi keuntungan pajak dianggap sebagai tindakan melawan hukum.