Pemerintah Jepang Berencana Minta Izin Kota di Timur Laut Tokyo untuk Survei Pembuangan Limbah Nuklir

Pemerintah Jepang berencana meminta persetujuan dari sebuah kota di Prefektur Ibaraki, sebelah timur laut Tokyo, guna melakukan survei untuk memilih lokasi pembuangan akhir limbah radioaktif tingkat tinggi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Kementerian Perindustrian Jepang sedang melakukan persiapan akhir untuk meminta izin dari Kota Hitachiomiya guna melaksanakan survei literatur untuk memeriksa keamanan lokasi tersebut.

Langkah ini merupakan tahap pertama dari proses tiga tahap dalam pemilihan lokasi pembuangan akhir.

Survei literatur serupa saat ini telah berlangsung di empat kotamadya lainnya. Kota Hitachiomiya sendiri berbatasan dengan Prefektur Tochigi dan memiliki populasi sekitar 35.000 jiwa yang kini mengalami penurunan tajam, dengan kawasan hutan mencakup sekitar 60 persen wilayahnya.

Pemerintah telah menyusun peta berkode warna mengenai karakteristik ilmiah yang menggambarkan kondisi geologis dari calon lokasi survei. Peta tersebut menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kota Hitachiomiya memiliki kemungkinan yang relatif tinggi memenuhi kriteria yang diinginkan, dengan bagian tenggara kota secara khusus dinilai memiliki kondisi transportasi yang menguntungkan.

Empat kotamadya yang telah menjalankan survei tahap pertama meliputi Town Suttsu dan Desa Kamoenai di Hokkaido, Town Genkai di Prefektur Saga, serta Desa Ogasawara di Tokyo. Ogasawara menjadi kotamadya pertama yang langsung diminta oleh pemerintah untuk disurvei tanpa menunggu pengajuan dari pemerintah daerah setempat.

Jika kementerian melanjutkan permohonan ini, Hitachiomiya akan menjadi contoh kedua. Keputusan apakah Hitachiomiya akan menyetujui survei literatur tersebut kini menjadi sorotan utama.

Kotamadya yang menerima pelaksanaan survei berhak mendapatkan dana hibah pemerintah hingga 2 miliar yen, atau sekitar 12,5 juta dolar. Keempat kotamadya yang telah mengizinkan survei meminta pemerintah agar tidak membatasi survei hanya pada beberapa wilayah saja.

Pada Juli lalu, pemerintah menyampaikan tekadnya untuk memperluas cakupan area survei.

Limbah radioaktif tingkat tinggi disimpan dalam bentuk vitrifikasi di dalam kanister. Di Jepang, sesuai undang-undang yang disahkan pada tahun 2000, fasilitas pembuangan akhir wajib berada di kedalaman lebih dari 300 meter di bawah tanah.

Limbah tersebut harus disimpan di sana selama puluhan ribu tahun, jauh dari kawasan permukiman manusia.