Babak Baru Hubungan Jepang-Korea Selatan Dimulai di Gyeongju

Awal Hangat di Gyeongju

Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menggelar pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di kota kuno Gyeongju, Korea Selatan, yang menjadi lokasi KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Media Korea Selatan sempat berspekulasi apakah Takaichi, yang kerap digambarkan sebagai tokoh garis keras, akan mampu membangun hubungan baik seperti yang dinikmati pendahulunya dengan Lee. Namun, kedua pemimpin itu menunjukkan nada yang kooperatif.

Takaichi mengatakan: Tahun ini menandai 60 tahun normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan. Saya yakin akan bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan hubungan yang stabil dan berorientasi ke masa depan di atas fondasi yang telah dibangun.

Lee menyampaikan nada serupa dengan menekankan: Jepang dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan. Jika kita saling berbagi pengalaman dan bekerja sama, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan domestik maupun internasional.

Ia juga mengenang bahwa pendahulu Takaichi menemuinya tiga kali hanya dalam empat bulan, sebuah laju yang luar biasa, dan menyatakan harapannya untuk menjaga semangat itu tetap hidup melalui pertemuan rutin.

Setelah pembicaraan itu, Takaichi mengatakan mereka kembali menegaskan pentingnya memperkuat hubungan trilateral dengan AS, yang tampaknya didasari pertimbangan atas ancaman dari Korea Utara.

Ia juga mengatakan menantikan kunjungan Presiden Lee ke Jepang, dan kedua pemerintah akan bekerja sama erat untuk mewujudkannya.

Takaichi menggambarkan pertemuan itu sebagai momen yang menggembirakan dan produktif, serta mengatakan bahwa durasinya berlangsung hampir dua kali lebih lama dari jadwal semula.

Takaichi Dikenal sebagai Konservatif Garis Keras

Takaichi dikenal karena pandangan politiknya yang konservatif dan kedekatannya dengan mendiang mantan Perdana Menteri Abe Shinzo. Keduanya masuk ke parlemen pada tahun yang sama.

Kunjungannya yang rutin ke Kuil Yasukuni telah lama menuai kritik dari Seoul. Kuil itu memberi penghormatan kepada mereka yang tewas dalam perang Jepang. Di antara yang dikenang di sana terdapat para pemimpin yang divonis atas kejahatan perang setelah Perang Dunia Kedua.

Namun setelah terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal pada awal bulan ini, Takaichi memilih tidak mengunjungi kuil tersebut selama festival musim gugur tahun ini, sebuah isyarat yang secara luas dipandang sebagai upaya menghindari ketegangan sambil berfokus membangun hubungan diplomatik.

Dalam konferensi pers pertamanya sebagai perdana menteri, seorang reporter dari Korea Selatan bertanya apakah hubungan Jepang-Korea Selatan akan memburuk di bawah kepemimpinannya. Takaichi tersenyum dan menjawab bahwa ia memahami kekhawatiran sebagian pihak, tetapi ia sangat menyukai rumput laut dan kosmetik Korea, serta menonton drama Korea.

Retorika di Seoul Mulai Melunak

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung juga mulai mengubah nada bicaranya.

Pada 2021, saat berkampanye untuk kursi kepresidenan, ia menuduh Jepang masih bermimpi menjadi kekuatan militer besar dan mengatakan bahwa negara itu belum menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakannya pada masa perang.

Namun sejak menjabat pada Juni, Lee mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dengan menekankan kerja sama serta keyakinan bahwa kedua negara dapat menjajaki bidang ekonomi, keamanan, dan budaya demi kepentingan bersama.

Reaksi Warga Korea Selatan

Di jalanan Korea Selatan, kesan terhadap Takaichi pun beragam.

Seorang warga menilai Takaichi tampak ramah dan luwes, seraya berharap kedua negara berhenti mengungkit masa lalu dan mulai menatap ke depan.

Warga lain mengatakan bahwa akan sulit bagi kalangan konservatif Jepang untuk mendekat ke Korea Selatan dalam sejumlah hal, terutama jika pemerintahan Lee Jae-myung mengambil sikap tegas terkait isu-isu sejarah.

Seorang perempuan Jepang yang mengelola izakaya di pusat Seoul mengatakan suasana sekarang lebih baik daripada sebelumnya karena semakin banyak warga Korea Selatan berkunjung ke Jepang. Ia menyampaikan harapan besar kepada pemerintah baru Jepang dan berharap hubungan baik ini bisa terus terjaga.

Bagaimana Ketegangan Mereda

Selama bertahun-tahun, Jepang dan Korea Selatan berselisih soal masalah tenaga kerja pada masa perang. Pada 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa sebuah perusahaan Jepang harus memberikan kompensasi kepada warga Korea yang disebut dipaksa bekerja di pabrik dan tambang selama masa penjajahan Jepang. Tokyo menolak putusan itu dengan menyatakan bahwa semua klaim semacam itu telah diselesaikan melalui perjanjian bilateral tahun 1965 yang menormalisasi hubungan kedua negara.

Setahun kemudian, Jepang memperketat pengawasan ekspor bahan yang digunakan dalam produksi semikonduktor dan ponsel pintar. Langkah ini memicu boikot produk Jepang di Korea Selatan.

Suasana mulai berubah ketika Presiden konservatif Yoon Suk-yeol mulai menjabat pada 2022, dengan janji memperbaiki hubungan dengan Jepang.

Yoon mengusulkan solusi untuk masalah tenaga kerja masa perang: sebuah lembaga keuangan Korea Selatan akan membayar kompensasi kepada para pekerja masa perang tersebut. Ia membuka dialog dengan Perdana Menteri saat itu, Kishida Fumio, dan menghidupkan kembali diplomasi ulang-alik, yaitu kunjungan timbal balik yang rutin dilakukan kedua pemimpin.

Upaya-upaya ini membantu membangun kembali kepercayaan, sebuah proses yang terus berlanjut ketika kedua negara beralih ke kepemimpinan baru. Mantan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru telah beberapa kali bertemu Lee dan sepakat untuk terus memperkuat kerja sama bilateral.

Optimisme yang Tetap Waspada

Mantan Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang Yoon Dong-min mengatakan bahwa perubahan nada antara kedua pemerintah terlihat sangat jelas.

Ia menilai Presiden Lee kemungkinan menaruh harapan baik terhadap Takaichi.

Saat ditanya tentang kekhawatiran bahwa pemimpin baru Jepang mewarisi posisi mantan Perdana Menteri Abe Shinzo, Yoon mengakui hubungan kedua negara mencapai titik terendah selama masa jabatan Abe. Namun, menurutnya, ada sisi positif juga.

Yoon mengakui bahwa sebagian orang mungkin memiliki pandangan kritis terhadap sikap diplomatik Abe. Namun, ia mengenangnya sebagai sosok yang sangat fleksibel dan pragmatis, dan menilai sifat itu seharusnya diwarisi oleh kepemimpinan baru Jepang. Ia menambahkan bahwa kualitas itulah yang dibutuhkan kedua pemimpin dalam situasi strategis dunia saat ini, dan ia yakin mereka menyadarinya.