Pelajaran Renang di Sekolah Jepang Menghilang, Risiko Tragedi Air Mengintai

Sejumlah sekolah mengaku kekurangan dana untuk memperbaiki kolam renang tua agar layak pakai. Sekolah lainnya khawatir kelas renang akan menambah beban kerja guru yang sudah berlebih hingga mendekati ambang batas kemampuan mereka.

Survei Ungkap Tren Mengkhawatirkan

Statistik terbaru mencerminkan kesulitan tersebut. Survei pemerintah menunjukkan bahwa 73 persen sekolah menengah pertama memiliki kolam renang yang berfungsi pada tahun fiskal 2018. Namun, hanya tiga tahun berselang, angka tersebut merosot menjadi 65 persen.

Survei di antara negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development pada 2019 juga memberikan alasan untuk khawatir. Hanya sekitar 60% warga Jepang berusia 15 tahun ke atas yang menyatakan mampu berenang sendiri. Angka ini jauh di bawah rata-rata.

Matsui Atsunori, profesor khusus di Naruto University of Education di Prefektur Tokushima, menilai sebagian masalah ini dipicu oleh ketimpangan yang kian melebar.

Saat ini terdapat kesenjangan yang mencolok antara anak-anak yang mengikuti klub renang dan mereka yang tidak, tuturnya.

Di negara dengan jumlah perenang mahir yang terus menyusut, tidak sulit untuk melihat bagaimana lebih banyak orang bisa tanpa sadar membahayakan nyawa mereka.

Otoritas Jepang menyatakan bahwa pantai, sungai, danau, dan perairan lainnya menjadi kian berbahaya bagi perenang, peselancar, penyelam permukaan, dan sejenisnya. Jumlah kecelakaan tahun lalu melonjak ke level tertinggi dalam 10 tahun terakhir, mencapai lebih dari 1.500 kasus. Lebih dari 800 orang tewas atau dinyatakan hilang.

Tragedi Tenggelam Massal Jadi Titik Balik

Tren penyusutan jumlah kolam renang sekolah saat ini kontras dengan kondisi selama puluhan tahun terakhir, di mana pelajaran renang diprioritaskan akibat sebuah tragedi memilukan.

Pada 28 Juli 1955, hampir 100 siswi SMP di Kota Tsu, Prefektur Mie, terseret arus pecah saat mengikuti pelajaran renang di pantai. Insiden ini merenggut nyawa 36 siswi.

Tragedi tersebut mengguncang publik Jepang dan memicu kritik keras atas keputusan pihak sekolah yang membiarkan begitu banyak siswa masuk ke laut secara bersamaan.

Kekhawatiran masyarakat akan lokasi renang yang aman bagi siswa memicu gerakan masif pembangunan kolam renang di lingkungan sekolah, papar Profesor Matsui.

Namun kini, banyak fasilitas tersebut kekurangan dana dan jarang dimanfaatkan.

Upaya Pemerintah Daerah Mengubah Keadaan

Sejumlah pemerintah daerah di Jepang berupaya memperbanyak kesempatan berenang bagi anak-anak. Salah satunya adalah Kota Inabe di Prefektur Mie, yang baru saja meresmikan kolam renang umum berpemanas.

Mereka juga berusaha meringankan beban guru sekolah dasar dengan mengalihkan pengajaran berenang kepada instruktur pihak ketiga.

Menghentikan tren pengurangan pelajaran berenang di Jepang memang tidak mudah. Namun, Profesor Matsui berpendapat bahwa hal ini bisa menjadi penentu antara hidup dan mati.

Jika keterampilan dasar diajarkan secara efektif dalam pendidikan wajib, semua anak dapat menguasai standar keselamatan air yang mendasar tanpa terhalang kesenjangan ekonomi.