Pengaruh Media Sosial dan Ancaman Disinformasi dalam Pemilu Majelis Tinggi Jepang
Jajak pendapat NHK menunjukkan sepertiga pemilih Jepang merujuk pada media sosial untuk menentukan pilihan dalam pemilu Majelis Tinggi pekan ini. Kendati memudahkan akses kampanye, lebih dari 80 persen responden mencemaskan potensi informasi palsu memengaruhi integritas hasil pemilihan.
Tanpa Visual Pendamping
Naskah Ini Tiba Tanpa Dokumentasi Visual
Sumber memuat naskah tanpa gambar pendamping yang layak tayang. Kami mempertahankan ruang ini sebagai penanda editorial, bukan sebagai bidang kosong.
Visual Utama
Pengaruh Media Sosial dan Ancaman Disinformasi dalam Pemilu Majelis Tinggi Jepang

Suara Kekhawatiran Para Pemilih
Akses ke informasi politik kini jauh lebih mudah. Seorang pria berusia 26 tahun mengungkapkan kepada NHK bahwa media sosial berperan dalam menentukan pilihannya. Ia menyebut banyak rekaman pidato kampanye dan cuplikan video pentingnya diunggah ke platform seperti YouTube serta TikTok, yang kemudian ia tonton sebagai bahan pertimbangan sebelum menentukan pilihan.
Namun, akses tersebut juga memicu kegelisahan. Jajak pendapat NHK awal tahun ini menanyakan apakah masyarakat cemas jika hoaks dan klaim palsu di media sosial dapat memengaruhi pemilu. Hasilnya, lebih dari 80% responden menyatakan rasa khawatir mereka.

Seorang wanita berusia 53 tahun menilai bahwa semua bergantung pada cara informasi tersebut digunakan. Ia mencatat bahwa informasi daring sering kali dilebih-lebihkan, sehingga penting bagi masyarakat untuk mampu membedakan antara fakta dan distorsi.
Sementara itu, seorang pria berusia 69 tahun berpendapat bahwa diperlukan adanya standar dasar — ia percaya pemerintah harus menerapkan regulasi minimum untuk menghentikan peredaran konten berbahaya.
Kerentanan Pemilih terhadap Informasi Palsu
Baik partai penguasa maupun oposisi menyatakan kekhawatiran atas dampak misinformasi di media sosial terhadap hasil pemilu. Mereka mengimbau pemilih untuk memverifikasi kembali sumber serta kebenaran informasi yang ditemukan secara daring.
Pada bulan Juni, pemerintah meminta platform media sosial untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap disinformasi. Hal ini mencakup penyediaan layanan kontak publik untuk permintaan penghapusan, penyusunan panduan yang jelas, serta pemberian tanggapan yang cepat.
Yamaguchi Shinichi, profesor madya di International University of Japan, menyebutkan bahwa jika dibandingkan dengan tren global, platform daring memerlukan waktu yang relatif lama untuk mulai berperan utama dalam pemilu di Jepang—dan pergeseran ini membawa dampak positif sekaligus negatif.

Dalam penelitiannya, hanya 14,5% orang yang mampu menilai dengan benar apakah suatu informasi salah atau tidak. Sebagian besar responden berhasil terkecoh.
Yamaguchi menyatakan bahwa warga tanpa afiliasi partai yang kuat—salah satu kelompok pemilih terbesar—sangat rentan terhadap disinformasi dan cenderung mengubah dukungan mereka berdasarkan apa yang terlihat di media sosial. Karena konten sensasional atau memecah belah lebih mudah viral secara daring, media sosial terbukti dapat memberikan pengaruh besar dalam pemilu.
Yamaguchi menegaskan bahwa pemerintah dan perusahaan teknologi harus meningkatkan upaya untuk menekan dampak buruk tersebut. Ia menambahkan bahwa pemilih juga berperan penting: dengan berhenti sejenak untuk berpikir sebelum menekan tombol bagikan.
Versi Berita.Jepang.org: Jumat, 17 April 2026 pukul 02.11 WIB
Sumber Berita
- Penerbit
- NHK WORLD
- Tanggal Sumber
Dengarkan Artikel
Putar versi audio langsung dari browser Anda.
Menyiapkan audio browser...
Kata Kunci
Jejak Topik
Komentar Pembaca
Ruang diskusi ini terbuka untuk tanggapan, koreksi, dan pembacaan lanjutan dari pembaca.

