Panel Pemerintah Jepang Usulkan Verifikasi Usia Ketat untuk Media Sosial Anak

Panel ahli pemerintah Jepang yang membahas penggunaan media sosial oleh anak-anak menyerukan kepada operator platform untuk menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Langkah ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko yang semakin beragam di era digital saat ini.

Panel penasihat tersebut menyerahkan draf laporan kepada Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi pada Selasa. Media sosial sering kali disalahgunakan untuk tindakan perundungan (bullying) serta perekrutan anak di bawah umur untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.

Laporan tersebut menyoroti bahwa penggunaan media sosial yang meluas telah memunculkan berbagai risiko baru yang perlu ditangani, mulai dari penyebaran informasi berbahaya hingga masalah kesehatan mental seperti kecanduan.

Menanggapi berbagai masalah tersebut, draf laporan berargumen bahwa operator media sosial perlu merancang layanan mereka dengan mengutamakan perlindungan anak. Panel mendesak verifikasi usia yang lebih ketat dan penerapan sistem keamanan sebagai pengaturan standar (default) bagi pengguna anak-anak.

Australia dan beberapa negara lain telah memperkenalkan larangan menyeluruh terhadap penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Namun, panel Jepang menilai sistem pelarangan total tersebut "kurang ideal" karena setiap platform media sosial memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda.

Draf laporan ini diperkirakan akan disahkan secara resmi pada musim panas ini setelah mengumpulkan masukan dari masyarakat. Kementerian terkait berencana menetapkan langkah-langkah spesifik pada akhir tahun ini melalui kerja sama dengan Badan Anak dan Keluarga serta instansi lainnya.

Sebelumnya pada akhir Mei, para menteri digital dan teknologi G7 menyepakati prinsip bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak di bawah umur. Menteri Komunikasi Yoshimasa Hayashi menyampaikan kepada wartawan bahwa ia menganggap prinsip-prinsip tersebut sangat penting bagi perlindungan digital.

Hayashi menambahkan bahwa pemerintah akan terus mempertimbangkan langkah-langkah terbaik yang sesuai untuk Jepang dengan tetap memperhatikan prinsip global dan situasi di negara-negara lain.