Jepang Bentuk Panel Ahli untuk Kebijakan Warga Negara Asing

Pemerintah Jepang memutuskan pada hari Jumat untuk membentuk panel ahli baru yang mengkaji pendekatan masa depan terkait penerimaan warga negara asing. Pada Januari, pemerintah menyusun seperangkat gagasan dasar mengenai kebijakan warga negara asing, termasuk persyaratan yang lebih ketat untuk memperoleh kewarganegaraan Jepang.

Berdasarkan kesepakatan koalisi, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan Partai Ishin Jepang menyatakan akan merumuskan strategi populasi paling lambat akhir tahun fiskal 2026 yang menetapkan target jumlah penerimaan warga negara asing.

Anggota panel dijadwalkan membahas kemungkinan dampak terhadap sistem jaminan sosial dan pendidikan. Mereka juga berencana mempertimbangkan cara menerima orang asing dengan memperhatikan proyeksi demografi di masa depan.

Pemerintah menyatakan akan menyusun seperangkat kebijakan dasar paling lambat akhir tahun fiskal berjalan berdasarkan pembahasan di panel tersebut.

Pemerintah juga memutuskan membentuk panel ahli lain untuk menyusun program belajar bahasa Jepang bagi orang asing yang tinggal di Jepang. Selain itu, pemerintah berencana menambah jumlah pejabat di Badan Layanan Imigrasi guna memperkuat penanganan terhadap orang asing yang tinggal secara ilegal di Jepang.

Menteri Kehakiman Hiraguchi Hiroshi berbicara kepada wartawan setelah rapat Kabinet. Ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa pengawasan imigrasi yang lebih tepat sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap lonjakan jumlah penduduk asing.

Hiraguchi mengatakan kementeriannya akan segera meninjau pembentukan struktur baru yang mendesak bagi Badan Layanan Imigrasi, dan akan melanjutkan pekerjaan itu secepat mungkin.