Dewan Nasional Jepang Gelar Pertemuan Perdana Bahas Keringanan Pajak

Dewan Nasional lintas partai di Jepang telah menggelar pertemuan pertamanya untuk membahas penerapan sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan (refundable tax credit). Dewan tersebut juga merencanakan diskusi mengenai penghapusan pajak konsumsi untuk bahan pangan selama dua tahun.

Pertemuan yang berlangsung pada Kamis ini dihadiri oleh Perdana Menteri Takaichi Sanae, jajaran menteri kabinet, pejabat Partai Demokrat Liberal (LDP), pimpinan Partai Inovasi Jepang, serta pemimpin partai oposisi Team Mirai. Takaichi menyatakan keinginan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah yang terdampak oleh pajak, premi asuransi sosial, dan kenaikan harga.

Takaichi menyerukan diskusi lintas partai untuk menangani isu mengenai manfaat dan beban jaminan sosial yang sudah lama terabaikan, serta menyarankan keterlibatan pakar dari luar. Meskipun diundang, Partai Demokrat untuk Rakyat (DPFP) dan Aliansi Reformasi Sentris (CRA) tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Pemimpin Team Mirai, Anno Takahiro, menyatakan partainya menentang pemotongan pajak konsumsi bahan pangan. Ia menilai sudah saatnya mempertimbangkan secara serius perubahan sistem jaminan sosial agar sesuai dengan masa kini, termasuk cara membuatnya berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Takaichi menargetkan dewan tersebut dapat menyusun laporan sebelum musim panas agar rancangan undang-undang yang diperlukan bisa segera diajukan ke Parlemen (Diet). Namun, Pelaksana Tugas Presiden DPFP Furukawa Motohisa menyatakan bahwa syarat bagi partainya untuk bergabung belum terpenuhi saat ini.

DPFP mendesak pemerintah dan partai berkuasa membentuk forum untuk membahas mekanisme pembentukan dewan serta pemilihan pakar. Sementara itu, Presiden CRA Ogawa Junya menjelaskan bahwa partainya masih menahan diri karena belum memiliki kepercayaan penuh terhadap peran dewan tersebut.

Ogawa menambahkan bahwa partainya ingin memastikan keseriusan perdana menteri mengenai pemotongan pajak konsumsi dan komitmennya untuk memperkenalkan sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan.