Pantau Arena Politik
Warta tentang kabinet, parlemen, diplomasi, pertahanan, dan manuver kebijakan Jepang yang membentuk hubungan di kawasan dan dunia.
Arsip Aktif
197
Arsip ini merangkum warta utama kategori politik yang sudah terbit.
Arsip Politik
NHK
Visual tidak tersedia
Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back menyampaikan terima kasih atas bantuan Jepang terhadap pesawat angkut C-130 yang mendarat darurat. Kedua negara kini sepakat untuk mempererat kerja sama pertahanan.
Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menhan Korea Selatan Ahn Gyu-back menyepakati penguatan kerja sama keamanan dan kunjungan rutin tahunan. Pertemuan ini juga menegaskan komitmen kedua negara terhadap denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.
Vietnam dan Uni Eropa resmi meningkatkan hubungan diplomatik ke tingkat tertinggi, setara dengan posisi Amerika Serikat, China, dan Jepang. Langkah ini mencakup penguatan kerja sama di sektor mineral kritis, energi, dan keamanan.
Warga Jepang kini dapat memberikan suara lebih awal untuk pemilihan Majelis Rendah meski distribusi kartu tanda masuk TPS terlambat. Komisi pemilihan memastikan identitas warga tetap dapat diverifikasi di lokasi.
Pengadilan Distrik Hiroshima memerintahkan pemerintah Jepang membayar kompensasi kepada keluarga penyintas bom atom yang tinggal di luar negeri. Hakim menilai argumen pemerintah soal masa kedaluwarsa tuntutan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
NHK
Visual tidak tersedia
Pemilihan Majelis Rendah akan digelar 8 Februari, kurang dari dua tahun sejak pemilu terakhir. Koresponden NHK World Igarashi Jun menjelaskan langkah koalisi berkuasa untuk mengamankan mayoritas kendali.
Menjelang usianya yang ke-90, Yokota Sakie mendesak pemerintah Jepang meningkatkan upaya untuk memulangkan warga yang diculik oleh Korea Utara puluhan tahun silam.
Rosalina Kamba (95) melakukan kunjungan pertama ke Jepang untuk memperjuangkan pengakuan kewarganegaraan yang hilang sejak akhir Perang Dunia II. Ia adalah satu dari puluhan warga Filipina keturunan Jepang yang masih berupaya memulihkan status hukum mereka.