Ketidakhadiran Sekolah di Jepang Cetak Rekor, Sistem Pendidikan Didesak Berubah

Hasil Survei Kementerian

Kementerian Pendidikan Jepang menggunakan istilah absen kronis untuk siswa yang tidak masuk sekolah selama 30 hari atau lebih dalam setahun. Pada periode April tahun lalu hingga Maret 2025, sebanyak 353.970 siswa di seluruh negeri masuk dalam definisi ini, meningkat sekitar 7.500 dibanding tahun sebelumnya.

Sekitar 30 persen dari siswa tersebut mengatakan mereka kurang termotivasi untuk bersekolah. Sekitar 25 persen menyebut ritme tubuh mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan jadwal sekolah, sementara 24,3 persen mengatakan kecemasan dan depresi menjadi alasannya.

Sebanyak 216.266 siswa SMP tercatat absen secara kronis, naik sekitar 150 dari tahun sebelumnya. Jumlah siswa SD yang mengalami hal serupa meningkat sekitar 7.300 menjadi 137.704.

Angka pada siswa kelas lima dan enam meningkat sekitar empat kali lipat dibanding hasil pendataan satu dekade lalu, sementara angka pada siswa kelas satu dan dua melonjak sekitar tujuh kali lipat.

Dampak Pandemi Koronavirus

Oguri Takahiro, Profesor di Universitas Atomi, mengamati bahwa kegiatan di taman kanak-kanak dan fasilitas anak lainnya dibatasi selama pandemi koronavirus. Menurutnya, hal ini mungkin memengaruhi perkembangan anak-anak serta hubungan mereka dengan orang lain, sehingga turut berkontribusi pada ketidakhadiran di sekolah.

Oguri mengatakan bahwa ketika anak-anak mulai sering tidak masuk sekolah sejak kelas rendah, orang tua mereka terkadang harus berhenti bekerja karena terbatasnya pilihan pengasuhan anak. Karena itu, ia menegaskan pentingnya dukungan bagi anak-anak maupun orang tua atau wali mereka.

Masih Sedikit yang Memilih Sekolah Alternatif

Pejabat Kementerian Pendidikan Jepang menyatakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah siswa yang mengalami kelelahan, kecemasan, atau depresi, maupun mereka yang sejak awal memang kurang termotivasi untuk pergi ke sekolah.

Pakar pendidikan menyoroti besarnya tekanan yang diberikan kepada anak-anak sejak usia dini untuk berprestasi. Sebagian anak diharapkan mengikuti bimbingan belajar dan mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan klub atau olahraga, dan semakin banyak di antara mereka yang akhirnya mengalami kelelahan mental lalu menarik diri sepenuhnya dari dunia pendidikan.

Sejumlah siswa mengatakan mereka lebih memilih mencari gaya hidup alternatif daripada terus berjuang di jalur pendidikan tradisional yang diarahkan menuju karier tertentu.

Pemerintah Jepang telah mencari berbagai solusi. Sejak 2004, kementerian mempromosikan Sekolah Pembelajaran Beragam, yang dirancang berdasarkan tingkat keterampilan serta mengakomodasi gaya belajar yang fleksibel dengan jam pelajaran wajib lebih sedikit dibandingkan sekolah standar. Sekolah yang tidak terakreditasi juga menyediakan pilihan daring bagi siswa yang merasa kesulitan mengikuti kelas atau kegiatan tatap muka. Namun, hanya sebagian kecil siswa yang memilih alternatif tersebut.

Pakar: Perlu Pendekatan Baru

Sonoyama Daisuke adalah Profesor di Universitas Osaka. Ia meyakini Jepang perlu meninjau ulang seluruh pendekatannya terhadap pendidikan publik, dan menyarankan agar negara itu melihat negara-negara lain sebagai model.

Sonoyama mengatakan bahwa Prancis, misalnya, telah mendirikan pusat pembelajaran jarak jauh nasional yang memungkinkan siswa belajar melalui kursus korespondensi. Homeschooling juga diizinkan jika keluarga dapat memastikan lingkungan belajar yang memadai di rumah.

Artinya, para siswa memiliki kebebasan untuk memilih tempat mereka belajar, katanya.

Sonoyama menekankan bahwa sistem dukungan apa pun bagi siswa yang absen di Jepang harus mempertimbangkan kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Tanpa jalur nyata menuju pekerjaan di masa depan, makin banyak anak muda yang pada akhirnya akan tertinggal.