Skandal Lisensi Guru Palsu di Fukuoka: Predator Anak Berulang Kali Bobol Sistem Sekolah

Kasus Penggunaan Lisensi Guru Palsu

Kondo Masahito, asisten guru di sebuah sekolah menengah pertama di Kota Sue, Prefektur Fukuoka, ditangkap polisi pada 13 Oktober. Ia diduga menyerahkan salinan lisensi guru palsu saat melamar pekerjaan pada Januari lalu.

Ia dilaporkan telah mengakui kepada pihak kepolisian bahwa dirinya mengetahui dokumen tersebut tidak asli.

Sumber investigasi menyebutkan bahwa sertifikat palsu tersebut mencantumkan nomor lisensi milik guru lain. Dokumen itu diklaim diterbitkan oleh Dewan Pendidikan Prefektur Gifu, padahal instansi tersebut tidak pernah mengeluarkan lisensi bagi tersangka.

Celah dalam Pemeriksaan Latar Belakang

Dewan Pendidikan Kota Sue menyatakan bahwa pelamar posisi asisten wajib menunjukkan lisensi mengajar, meskipun kebijakan ini tidak berlaku di semua sekolah.

Kredensial yang diajukan Kondo diperiksa melalui basis data pemerintah yang memuat daftar mantan pengajar dengan izin yang dicabut akibat tindakan asusila terhadap anak di bawah umur.

Akan tetapi, Kondo menggunakan nama keluarga yang berbeda dari identitasnya pada 2005 saat ia kehilangan izin mengajar. Karena perubahan nama ini tidak disadari, pencarian di basis data gagal memunculkan peringatan apa pun.

Setelah lolos verifikasi lisensi, tersangka mulai bekerja pada bulan April.

Tanda-tanda mengkhawatirkan mulai muncul meski Kondo baru sebentar bertugas di sekolah tersebut. Dewan pendidikan telah meminta maaf dalam pertemuan orang tua murid bulan lalu setelah terungkap bahwa tersangka melontarkan kata-kata dan melakukan kontak fisik yang tidak pantas terhadap setidaknya satu siswi.

Rekam Jejak Kriminal di Balik Karier Mengajar

NHK memperoleh informasi bahwa tersangka berulang kali mengajar di berbagai sekolah menggunakan lisensi yang dipalsukan atau telah dicabut.

Catatan kriminalnya bermula pada 2005 saat Kondo dinyatakan bersalah atas kasus prostitusi anak. Ia dituduh melakukan tindakan asusila terhadap seorang siswi SMP di sebuah hotel dengan imbalan uang.

Kasus itu membuatnya kehilangan lisensi mengajar, namun tidak menghentikan langkahnya untuk tetap berkarier di dunia pendidikan.

Ia sempat mendapatkan lisensi mengajar baru di Prefektur Yamaguchi yang bertetangga, namun kembali kehilangannya karena kedapatan mengemudi tanpa SIM.

Pada 2013, ia dijatuhi sanksi hukum ringkas karena melanggar undang-undang lisensi guru. Pelanggaran tersebut tercatat setelah ia bekerja di sejumlah SD dan SMP di Prefektur Saitama serta Gunma tanpa kredensial yang sah.

Setahun kemudian, ia ditangkap karena menggunakan lisensi mengajar palsu di Prefektur Fukuoka, lalu kembali ditahan di Prefektur Miyazaki pada 2017 atas tuduhan serupa.

NHK mewawancarai seorang pejabat di kantor pendidikan Prefektur Fukuoka, tempat tersangka melamar pada 2014. Pejabat tersebut menyatakan sulit membedakan lisensi guru asli dan palsu karena formatnya bervariasi antara vertikal atau horizontal, tergantung prefekturnya. Ia menekankan perlunya penyederhanaan sistem verifikasi agar dokumen palsu bisa terdeteksi lebih cepat.

Sistem Peninjauan Ala DBS

Kementerian Pendidikan mulai memperketat proses rekrutmen dalam beberapa tahun terakhir guna melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual.

Langkah ini diambil menyusul kecaman publik terhadap rentetan kasus asusila yang melibatkan oknum guru terhadap anak-anak.

Skema penyaringan nasional ini bertujuan menghadirkan Disclosure and Barring Service atau DBS versi Jepang, serupa dengan sistem yang berlaku di Inggris. Sistem ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Desember 2026.

Sistem baru ini akan memfasilitasi pemeriksaan latar belakang bagi pelamar kerja di sektor yang melibatkan anak-anak. Verifikasi ini bersifat wajib bagi sekolah dan pusat penitipan anak resmi, sementara lembaga swasta seperti bimbingan belajar dan klub anak dapat berpartisipasi secara sukarela.

Pakar: Segera Tutup Celah Hukum

Lantas, bagaimana tersangka di Fukuoka tersebut bisa berkali-kali lolos dari proses penyaringan yang ada saat ini?

NHK mewawancarai Goto Keiji, seorang pengacara dari organisasi nirlaba yang berfokus pada pencegahan kejahatan seksual terhadap anak.

Kondo berhasil mengelabui sistem penyaringan dengan memalsukan dokumen dan mengganti namanya.

Goto menyebutkan bahwa Kondo bukan satu-orang yang menggunakan modus ini. Ia mengungkapkan adanya kasus serupa di mana pelaku kejahatan seksual kembali mengajar di daerah lain setelah berganti nama.

Menurutnya, sistem DBS versi Jepang perlu dievaluasi untuk menutup celah yang ada. Ia juga mendesak pemerintah pusat agar lebih aktif merumuskan solusi, alih-alih sekadar menyalahkan sekolah atau pemerintah daerah.