Mengapa JICA Membatalkan Inisiatif Pertukaran 'Kampung Halaman' Jepang-Afrika?

Membangun Jembatan antara Jepang dan Afrika

Inisiatif 'JICA Africa Hometown' diumumkan pada 21 Agustus dalam Tokyo International Conference on African Development yang diselenggarakan di Yokohama.

Para pejabat memasangkan empat negara Afrika dengan kota-kota di Jepang sebagai 'kampung halaman' -- Mozambik dengan Imabari di Prefektur Ehime bagian barat, Nigeria dengan Kisarazu di Prefektur Chiba dekat Tokyo, Ghana dengan Sanjo di Prefektur Niigata, dan Tanzania dengan Nagai di Prefektur Yamagata bagian utara.

Pihak JICA menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertukaran serta membina individu yang dapat menjadi jembatan penghubung antara Jepang dan Afrika.

Isu Seputar 'Visa Khusus'

Namun, spekulasi menyebar di media sosial bahwa program 'kampung halaman' tersebut bertujuan untuk menempatkan imigran di Jepang. Muncul berbagai komentar yang menuduh Jepang sedang mencoba mendatangkan imigran dari Afrika, kecurigaan bahwa program ini berupaya membuat pendatang menetap, hingga kekhawatiran bahwa kampung halaman warga akan 'diberikan'.

Beberapa laporan media di Afrika memperkeruh kebingungan tersebut. Sebuah situs web pemerintah Nigeria bahkan menyatakan bahwa pemerintah Jepang akan membuat kategori visa khusus bagi pemuda Nigeria yang ingin tinggal dan bekerja di kota pasangan mereka.

Sejak saat itu, pemerintah daerah di kota-kota yang ditunjuk sebagai 'kampung halaman' menerima banyak panggilan telepon dan email berisi protes terhadap inisiatif tersebut.

Misinformasi juga menyebar secara daring. NHK menganalisis berbagai unggahan di platform X yang mengandung kata 'kampung halaman' menggunakan alat Brandwatch. Dari 23 Agustus hingga 24 September, jumlah unggahan ini, termasuk unggahan ulang, telah mencapai 4,41 juta.

Selain itu, seruan untuk membubarkan JICA mulai beredar di media sosial, bahkan memicu aksi protes di depan kantor pusat lembaga tersebut di Tokyo.

Pada hari Kamis, Presiden JICA Tanaka Akihiko meyakini bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat guna meluruskan kesalahpahaman. Namun, JICA akhirnya memutuskan untuk membatalkan program tersebut, termasuk namanya, demi mempertimbangkan dampak terhadap operasional harian pemerintah daerah.

Lembaga tersebut menyatakan akan meninjau kembali seluruh komponen inisiatif ini dengan saksama dan berharap dapat terus memberikan dukungan bagi program pertukaran internasional.

Pejabat Lokal: Lelah Secara Fisik dan Mental

Para pejabat di Kota Imabari mengungkapkan bahwa mereka telah menerima sekitar 6.000 panggilan telepon dan email hingga hari Rabu.

Sebelumnya pada bulan September, coretan grafiti bertuliskan 'Hentikan Imigrasi' ditemukan di toilet wanita Balai Kota Imabari.

Seorang pejabat mengungkapkan bahwa para pegawai kota mengalami kelelahan fisik dan mental dalam menangani situasi tersebut, yang pada akhirnya menghambat pekerjaan mereka.

Menyusul mundurnya JICA dari inisiatif tersebut, para wali kota dari empat kota 'kampung halaman' merilis pernyataan bersama: 'JICA telah menjelaskan komitmen Mereka untuk tetap bertanggung jawab dan menanggapi situasi ini. Kami akan terus berupaya mengembangkan administrasi di masing-masing kota.' Mereka pun meminta pengertian dan kerja sama dari masyarakat.

Wali Kota Nagai menyampaikan kepada wartawan pada Kamis bahwa pembatalan ini sangat disayangkan karena ia menilai inisiatif 'kampung halaman' tersebut sebenarnya positif. Ia menambahkan keyakinannya bahwa Tanzania akan menjadi mitra yang baik, dan pihak kota akan tetap mencari peluang peningkatan perdagangan dengan kewaspadaan ekstra.

Pakar: Bahaya Mengikuti Reaksi Emosional

Profesor Ito Masaaki dari Universitas Seikei menyoroti wacana daring yang berkembang. Menurutnya, salah satu alasan rumor inisiatif tersebut terus menyebar adalah rasa cemas yang tengah menyelimuti masyarakat Jepang.

Ito juga mencatat bahwa pengumuman keliru di situs web pemerintah Nigeria kian memperkeruh suasana di dunia maya, hingga memicu anggapan di masyarakat bahwa mereka sedang dipermainkan.

Ia menyebutkan bahwa narasi mengenai warga asing yang mengancam mata pencaharian dan membebani pajak terus menyebar di media sosial. Ito menambahkan bahwa hal ini memperkuat sentimen di internet bahwa komunitas lokal seolah-olah akan dikuasai oleh pendatang.

Profesor tersebut mengatakan bahwa JICA seharusnya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai rekam jejak mereka dan menunjukkan komitmen yang jelas untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Ito menilai sangat tidak tepat jika perubahan dilakukan hanya karena terpengaruh rumor yang didasarkan pada misinformasi.

Sang profesor menekankan pentingnya mendiskusikan secara saksama mekanisme penerimaan warga asing di negara tersebut dan komunitas lokal, serta manfaat nyata yang bisa didapatkan dari kesepakatan tersebut.