Melawan Hoaks Iklim: Langkah Jepang Menghadapi Lonjakan Disinformasi Daring

Makin Meluasnya Skeptisisme Perubahan Iklim

Situs berita asal Inggris, Tortoise, menganalisis konten media sosial dari para pemengaruh isu iklim. Hasilnya menunjukkan lonjakan 82 persen unggahan skeptis terhadap iklim di platform X antara tahun 2021 hingga 2024. Selain itu, terdapat kenaikan 43 persen pada jumlah video YouTube dengan pandangan serupa.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang aktif mengupayakan mitigasi perubahan iklim, mengungkapkan adanya dua motif utama di balik penyebaran disinformasi terkait isu tersebut.

Pertama adalah demi meraup keuntungan melalui atensi. Menurut UNDP, pandangan kontroversial mampu menarik banyak pengikut yang berujung pada pendapatan iklan serta dukungan politik.

Alasan lainnya adalah demi melindungi kepentingan kelompok tertentu. Penundaan langkah penanganan perubahan iklim dianggap dapat mengamankan kepentingan industri bahan bakar fosil.

NHK mewawancarai Marc Morano, seorang mantan asisten politik yang kini menjadi tokoh skeptis iklim berpengaruh. Ia membantah adanya kaitan antara pemanasan global dengan aktivitas manusia.

Morano menuding bahwa PBB, pemerintah, dan pihak swasta meraup untung dari kebijakan pembatasan karbon dioksida. Ia menyebut isu krisis iklim sebagai kampanye penipuan yang sama sekali tidak berdasar pada sains.

Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dari PBB membantah klaim tersebut. Panel ini menegaskan bahwa aktivitas manusia mutlak menjadi penyebab pemanasan global, dengan kenaikan suhu dalam 50 tahun terakhir tercatat lebih cepat dibandingkan periode mana pun dalam setidaknya 2.000 tahun ke belakang. IPCC juga menyatakan krisis ini masih bisa dikendalikan jika langkah nyata segera diambil.

Dampak Nyata Gangguan Disinformasi

Disinformasi iklim bukan sekadar ancaman teoretis. Hal ini telah mengacaukan ruang publik di sebuah kota di Australia. Pada 2023, rencana Dewan Onkaparinga untuk mendeklarasikan darurat iklim berujung ricuh setelah pertemuan diserbu massa yang terhasut oleh informasi palsu.

Kelompok penentang memicu keresahan lewat media sosial dengan menyebarkan kabar bohong, termasuk klaim bahwa hanya kendaraan listrik yang akan diizinkan beroperasi setelah deklarasi tersebut disahkan.

Akibat kekacauan tersebut, rapat terpaksa dihentikan sementara, sementara wali kota dan anggota dewan harus dievakuasi demi keamanan.

Ika Trijsburg, pakar disinformasi di Australian National University, menilai isu perubahan iklim merupakan umpan empuk bagi penyebar hoaks, terutama di tengah masyarakat yang terpolarisasi.

Mitos Perubahan Iklim Marak di Media Sosial

Klaim tanpa landasan ilmiah kini mulai populer di Jepang. Pejabat kementerian lingkungan menyebut adanya lonjakan unggahan menyesatkan sejak akhir tahun lalu, termasuk pernyataan bahwa pemanasan global tidak nyata atau aktivitas manusia tidak berdampak pada emisi gas rumah kaca.

Analisis NHK menemukan kenaikan tajam unggahan berbahasa Jepang di platform X yang meragukan realitas perubahan iklim atau mengkritik upaya dekarbonisasi.

Pada 2020, tercatat sekitar 60.000 unggahan serupa. Angka ini terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 220.000 pada 2024. Lonjakan terasa sangat signifikan setelah November, menyusul kemenangan Donald Trump—kritikus keras Perjanjian Paris tentang perubahan iklim—dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

Upaya Pemerintah Jepang Menangkal Misinformasi

Kementerian Lingkungan Hidup Jepang meluncurkan laman baru untuk menangkal misinformasi terkait perubahan iklim dengan menyajikan data ilmiah yang jelas seputar pemanasan global.

Laman yang mulai aktif pada Jumat merangkum informasi dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB. Dengan memanfaatkan riset ilmiah terbaru, situs tersebut memaparkan penyebab serta dampak perubahan iklim global, yang menurut Laporan PBB dipicu oleh emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia.

Halaman ini juga menyajikan data domestik yang menunjukkan peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, seperti gelombang panas dan hujan deras—fenomena yang menurut para ilmuwan dipicu oleh perubahan iklim.

Saat berbicara kepada wartawan usai rapat Kabinet pada Jumat, Menteri Lingkungan Hidup Asao Keiichiro menyatakan kekhawatirannya terhadap maraknya klaim tanpa dasar di internet. Ia memperingatkan bahwa misinformasi tersebut dapat menghambat upaya pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat dalam menanggulangi perubahan iklim. Ia menegaskan kementerian akan terus berupaya memastikan publik memperoleh informasi akurat terkait isu ini.

Melawan Misinformasi dan Disinformasi

Penyebaran misinformasi dan disinformasi seputar iklim telah menjadi perhatian global, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan.

UNDP di Asia dan Pasifik telah mengumumkan peluncuran Una, sebuah chatbot berbasis AI yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai berbagai inisiatif iklim.

Melissa Fleming, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Komunikasi Global, menyatakan bahwa bumi tengah menghadapi krisis eksistensial akibat perubahan iklim, dan PBB kini berada di tengah pertempuran informasi demi meyakinkan publik tentang fakta-fakta yang ada.

Fleming menyebut perjuangan ini sebagai perlawanan terhadap kelompok berkepentingan yang mencoba meyakinkan publik bahwa perubahan iklim hanyalah hoaks, atau bahwa energi terbarukan tidak dapat diandalkan serta terlalu mahal hingga orang-orang harus mengorbankan gaya hidup mereka. Ia menegaskan bahwa semua klaim itu tidak benar.

Fleming menyatakan bahwa PBB memandang hal ini sebagai salah satu risiko terbesar di era sekarang. Ia menekankan bahwa setiap pihak perlu menjalankan perannya: platform digital dapat menekan arus informasi palsu; pengiklan serta perusahaan humas dapat berhenti mendanai disinformasi; sementara masyarakat yang melek media dan pemerintah dapat berperan konstruktif dalam menjaga ekosistem informasi.