Lawan Fitnah Internet, Permohonan Identifikasi Pelaku di Jepang Melonjak 70 Persen

Sistem yang mulai berlaku pada Oktober 2022 ini memungkinkan pengajuan perintah pengadilan kepada operator media sosial dan penyedia jasa internet untuk mengungkap identitas pengunggah pesan yang mencemarkan nama baik.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah, mempercepat, sekaligus menekan biaya dalam menanggapi tindakan pencemaran nama baik.

Data sementara Mahkamah Agung menunjukkan terdapat 6.779 permohonan perintah pengadilan sepanjang tahun lalu, melonjak sekitar 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemohon diizinkan menggunakan informasi yang terungkap untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan pengaduan pidana terhadap terduga pelaku pencemaran nama baik.

Seorang pakar hoaks dan fitnah media sosial mencatat semakin banyak tokoh publik yang mengisyaratkan akan mengambil langkah hukum atas pencemaran nama baik di internet. Yamaguchi Shinichi, profesor madya di International University of Japan, mengatakan kian banyak orang mulai menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melawan.

Fitnah tanpa Dasar yang Merusak Hidup Sang Dokter

Profesor Oka Hideaki merupakan pakar penyakit menular di Pusat Medis Saitama yang berlokasi dekat Tokyo, sekaligus menjabat sebagai kepala layanan klinis penyakit dalam di sana.

Selama pandemi COVID-19, ia berada di garda terdepan medis dan aktif di media untuk mengimbau masyarakat melakukan langkah pencegahan. Namun setelahnya, Oka hampir setiap hari menjadi sasaran fitnah tak berdasar di media sosial.

Beberapa komentar fitnah tersebut berbunyi: 'Dia sombong', 'Dia berasal dari sekolah yang tak pernah saya dengar', 'Kecoak', hingga 'Mati saja'.

Dalam beberapa kasus, komentator mengejek penampilan Oka, sementara yang lain menyebarkan foto keluarganya. Alamat rumahnya bahkan diunggah ke internet, memicu ancaman pembunuhan dari seseorang yang mengaku akan mendatangi kediamannya.

Oka mengatakan rentetan unggahan penuh permusuhan ini berdampak pada keluarga dan pekerjaannya. Ia menambahkan: 'Jika saya abaikan dan diam saja, mungkin masalahnya akan mereda. Namun, batin saya tidak bisa tenang'.

Cara Tindakan Hukum Membantu Memerangi Fitnah Daring

Oka berkonsultasi dengan pengacara dan mengajukan perintah pengadilan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas lebih dari 40 unggahan fitnah yang keji.

Sistem ini bertujuan memudahkan korban mengidentifikasi pelaku serangan daring. Informasi yang dapat diungkap mencakup alamat IP, nomor telepon, nama, hingga alamat lengkap pengunggah.

Menurut Mahkamah Agung Jepang, satu permohonan membutuhkan biaya beberapa ribu yen dengan waktu proses rata-rata 100 hari bagi pengadilan untuk menentukan apakah perintah pengungkapan informasi akan dikeluarkan.

Melalui prosedur tersebut, Oka berhasil mengidentifikasi lebih dari 20 pengunggah; mereka kemudian menghapus unggahannya atau membayar ganti rugi. Ia bahkan menerima surat permohonan maaf dari beberapa orang. Namun, pengunggah lainnya berdalih bahwa konten mereka masih sebatas opini dan komentar.

Oka meyakini situasi mulai membaik. Ia mengaku makin jarang melihat unggahan yang memfitnahnya, dan bertekad terus menempuh jalur hukum agar para pengunggah bertanggung jawab atas ucapan mereka.

Kunci Keberhasilan Mengajukan Perintah Pengadilan

Takenaka Hiroki, pengacara Oka, menekankan pentingnya meneliti secara saksama unggahan mana yang tergolong fitnah. Ia menjelaskan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pengungkapan informasi jika unggahan tersebut merusak reputasi sosial, menghina fisik, atau melanggar privasi pemohon.

Dalam kasus Oka, pengadilan mengabulkan gugatan atas unggahan yang menuduhnya telah 'merenggut nyawa berharga'. Namun, ia tidak memperkarakan kritik terhadap kebijakannya soal pengobatan atau pencegahan infeksi, karena perbedaan pendapat umumnya dilindungi oleh asas kebebasan berekspresi.

Langkah kunci lainnya adalah mengambil tangkapan layar unggahan fitnah beserta URL-nya. Menurut Takenaka, URL yang terlihat sangat penting agar bukti tersebut sah secara hukum. Jika URL tidak tampak di layar ponsel, ia menyarankan penggunaan komputer.

Risiko dalam Prosedur Hukum

Takenaka juga menyoroti sejumlah kasus di mana pemohon tetap merasa tidak puas meski perintah pengungkapan identitas telah dikabulkan oleh pengadilan.

Salah satu kendala utamanya adalah identitas pengunggah tetap tidak ditemukan meski sudah ada perintah pengadilan. Terkadang, pengelola media sosial maupun penyedia layanan internet tidak memiliki data pengguna yang memadai karena alasan teknis.

Masalah lainnya muncul saat pengunggah yang teridentifikasi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi. Dalam situasi ini, pemohon bahkan mungkin tidak bisa menutup biaya perkara yang telah dikeluarkan.

Takenaka menjelaskan bahwa menuntut pengungkapan identitas satu akun saja biasanya tidak memberikan ganti rugi yang memadai. Ia berpendapat pemerintah harus mendesak pengelola media sosial dan penyedia layanan internet untuk memperbaiki sistem agar perintah pengadilan menjadi lebih efektif.

Langkah Tambahan Melawan Fitnah Siber

Yamaguchi Shinichi, profesor madya di Universitas Internasional Jepang sekaligus pakar media sosial, menyatakan bahwa selain prosedur hukum, langkah untuk menekan jumlah unggahan fitnah sangat krusial dalam memerangi pencemaran nama baik di dunia maya.

Pada April lalu, undang-undang baru mulai diberlakukan untuk mewajibkan operator media sosial menyediakan layanan kontak guna menerima permintaan penghapusan unggahan fitnah. Aturan ini juga mengharuskan operator menentukan langkah tindak lanjut dalam tujuh hari setelah permintaan diajukan dan melaporkannya kembali kepada pemohon.

Yamaguchi menekankan bahwa kebijakan yang mewajibkan operator media sosial menghapus konten tidak pantas secara cepat, dibarengi edukasi masyarakat, merupakan langkah penting dalam melawan fitnah di dunia maya.