NHK Memperoleh Risalah Tertutup Pembahasan Revisi Basic Act On Education

Basic Act on Education yang asli diberlakukan pada 1947. Undang-undang itu direvisi pada 2006 dengan alasan lingkungan pendidikan telah berubah.

NHK memperoleh 622 halaman dokumen, termasuk risalah yang disusun oleh staf Kementerian Pendidikan, dari pembahasan tertutup yang berlangsung dari 2003 hingga 2006.

Kementerian itu 20 tahun lalu memutuskan tidak membuka risalah tersebut, dengan alasan tidak membuat maupun memilikinya karena tidak menjadi tuan rumah pertemuan itu. Risalah tersebut menunjukkan bahwa anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal secara kuat menuntut agar istilah patriotisme secara tegas dimasukkan ke dalam undang-undang.

Mereka berpendapat anak-anak bisa tumbuh dengan sikap menolak Jepang, dan mempertanyakan siapa yang akan mengajari mereka bahwa mereka harus melindungi Jepang jika diserang negara lain.

Namun, anggota parlemen Komeito mengambil sikap hati-hati. Mereka berpendapat bahwa memasukkan cinta terhadap tanah air ke dalam undang-undang akan sangat bermasalah, bahkan berisiko.

Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa hal itu bisa digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam satu sesi, seorang anggota parlemen Komeito memohon agar patriotisme tidak dimasukkan, dan seorang anggota parlemen LDP membalas bahwa hal itu harus dimasukkan.

Kedua partai akhirnya menyepakati versi akhir yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan menumbuhkan sikap menghormati tradisi dan budaya Jepang, mencintai negara dan wilayah yang membesarkannya, serta menghormati negara lain dan berkeinginan berkontribusi pada perdamaian dunia dan perkembangan komunitas internasional. Undang-undang itu direvisi dan diberlakukan pada Desember 2006, pada masa pemerintahan pertama Perdana Menteri Abe Shinzo.

Kementerian Pendidikan mengatakan kepada NHK bahwa catatan itu tidak dapat ditemukan meski sudah dilakukan pencarian baru, sehingga pemahamannya bahwa kementerian itu tidak membuat maupun memilikinya tetap tidak berubah. Arai Eijiro, profesor madya di Shinshu University, mengatakan risalah itu mengungkap rasa krisis yang jujur yang dirasakan para politisi tentang negara tersebut.

Ia menyebutnya sebagai bahan penting untuk mempelajari bagaimana pembahasan itu menjadi undang-undang sebagai produk politik. Ia mengatakan risalah itu seharusnya dibuka untuk menjamin transparansi dan memungkinkan verifikasi historis atas undang-undang yang dikenal sebagai Konstitusi Pendidikan.