Jepang Longgarkan Aturan Ekspor Peralatan Pertahanan, Termasuk Senjata Mematikan

Pemerintah Perdana Menteri Takaichi Sanae telah melonggarkan pembatasan transfer peralatan pertahanan ke luar negeri. Kebijakan baru ini pada prinsipnya kini mencakup kategori senjata mematikan.

Dalam rapat Kabinet dan Dewan Keamanan Nasional pada Selasa, para pejabat merevisi tiga prinsip Jepang mengenai transfer peralatan pertahanan serta pedoman pelaksanaannya.

Aturan yang sebelumnya membatasi pengiriman ke luar negeri hanya pada lima kategori, seperti misi penyelamatan dan transportasi, kini telah dihapus. Perubahan ini memungkinkan ekspor senjata mematikan seperti kapal pengawal dan rudal.

Setiap kasus akan ditinjau secara ketat oleh Dewan Keamanan Nasional. Pengiriman juga dibatasi hanya untuk negara-negara yang telah menandatangani perjanjian terkait dengan Jepang.

Negara yang tengah terlibat dalam konflik bersenjata pada prinsipnya akan dikecualikan, kecuali terdapat kondisi khusus dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional. Pemerintah juga akan memperkuat sistem pemantauan terhadap senjata yang telah ditransfer.

Kepala Sekretaris Kabinet Kihara Minoru menyatakan bahwa saat ini tidak ada negara yang mampu melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan pihak lain.

Ia menambahkan bahwa demi menjaga perdamaian kawasan, sangat penting untuk meningkatkan transfer peralatan pertahanan serta memperkuat kemampuan pencegahan bersama sekutu dan negara-negara yang sepaham. Kihara juga menegaskan bahwa pemerintah tetap memegang teguh prinsip dasar Jepang sebagai negara damai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua.