Parlemen Jepang Sahkan Anggaran Fiskal 2026 Senilai 122,3 Triliun Yen

Komite Anggaran Majelis Tinggi Jepang pada Selasa sore menggelar pemungutan suara atas rancangan undang-undang anggaran. Hasilnya imbang, sehingga rancangan tersebut disahkan berdasarkan keputusan ketua komite, Fujikawa Masahito.

Setelah itu, rancangan anggaran dibawa ke sidang pleno Majelis Tinggi.

Dalam debat sebelum pemungutan suara, Morimoto Shinji dari Partai Demokrat Konstitusional mengkritik kubu pemerintah atas cara pembahasan di Majelis Rendah yang dinilainya memaksakan, termasuk pemangkasan besar waktu pembahasan. Ia mengatakan rancangan anggaran itu tidak dapat disetujui karena ada persoalan dalam proses pembahasannya.

Sementara itu, Hasegawa Gaku dari Partai Demokrat Liberal mengatakan perkembangan di Timur Tengah berdampak serius pada kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ia menjelaskan bahwa rancangan tersebut mencakup dana cadangan serta belanja strategis dari sudut pandang keamanan ekonomi.

Rancangan itu lolos di Majelis Tinggi dengan dukungan dari LDP, Partai Inovasi Jepang, Partai Konservatif Jepang, dan pihak lainnya. Ini menjadi pertama kalinya sejak 2015 persetujuan anggaran tertunda hingga setelah dimulainya tahun fiskal baru pada 1 April 2026.

Total anggaran umum mencapai lebih dari 122,3 triliun yen, atau sekitar 765 miliar dolar AS. Belanja untuk asuransi sosial naik menjadi lebih dari 39 triliun yen akibat penuaan penduduk dan faktor lainnya, sementara belanja untuk memperkuat kemampuan pertahanan secara mendasar mencapai 8,98 triliun yen.

Pemerintah dan kubu berkuasa semula menargetkan anggaran itu disahkan sebelum tahun fiskal baru dimulai, tetapi oposisi menuntut pembahasan yang lebih menyeluruh. Setelah menjadi jelas tenggat itu akan terlewat, pemerintah pada 27 Maret mengajukan anggaran sementara sebesar 8,56 triliun yen untuk mengantisipasi kemungkinan keadaan darurat.

Anggaran sementara itu kemudian disahkan pada 30 Maret.