Majelis Rendah Jepang Mulai Bahas RUU Pembentukan Badan Intelijen Nasional

Majelis Rendah Jepang mulai membahas RUU untuk membentuk badan intelijen nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan intelijen negara tersebut. Perdana Menteri Takaichi Sanae menegaskan badan yang diusulkan itu akan mengoordinasikan kegiatan pengumpulan informasi pemerintah tanpa melanggar privasi masyarakat secara tidak perlu.

Pemerintah memosisikan badan intelijen nasional yang diusulkan itu sebagai pusat komando untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait keselamatan publik dan keamanan nasional. Saat ini, informasi semacam itu masih dikumpulkan secara terpisah oleh Badan Kepolisian Nasional, Badan Intelijen Keamanan Publik, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lembaga lainnya.

Dalam sidang pleno Majelis Rendah pada Kamis, anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal, Hatoyama Jiro, meminta pandangan perdana menteri mengenai perlunya memperkuat kemampuan intelijen Jepang. Ia menyinggung meningkatnya aktivitas militer China, langkah Korea Utara yang mempercepat pengembangan nuklir dan misil, serta ketidakstabilan di Timur Tengah.

Takaichi mengatakan Jepang perlu meningkatkan kemampuan mengumpulkan dan menganalisis intelijen serta mampu mengambil keputusan yang tepat untuk memperkuat pertahanan nasional. Menurutnya, penguatan kemampuan intelijen penting agar Jepang dapat mencegah krisis dan melindungi keselamatan masyarakat serta kepentingan nasional.

Goto Yuichi dari oposisi Centrist Reform Alliance mempertanyakan apakah badan yang diusulkan itu akan dapat mengakses informasi milik individu, perusahaan swasta, atau organisasi. Ia mengatakan hal tersebut dapat memicu kekhawatiran terkait privasi dan rahasia dagang.

Menanggapi hal itu, Takaichi mengatakan badan intelijen yang diusulkan hanya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pengumpulan informasi yang dinilai perlu untuk kebijakan penting pemerintah, seperti keamanan, penanggulangan terorisme, dan respons keadaan darurat. Ia menegaskan badan itu tidak akan memberi perintah di luar kerangka tersebut dan tidak akan melanggar privasi masyarakat secara tidak perlu.

Ia menambahkan badan itu akan beroperasi dengan pertimbangan yang semestinya, tidak akan diberi kewenangan intelijen baru, dan kepala badan tersebut diharapkan bekerja sama dengan pejabat tertinggi organisasi intelijen negara lain.