Biaya Pemeliharaan Fasilitas Publik di Wilayah Pascabencana 2011 Meningkat 1,7 Kali

NHK menemukan bahwa biaya pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur publik di tiga prefektur Jepang yang paling parah terdampak bencana Maret 2011 meningkat rata-rata 1,7 kali lipat dibandingkan tingkat sebelum bencana.

Gempa besar yang terjadi di lepas pantai timur laut Jepang pada 11 Maret 2011 memicu gelombang tsunami dahsyat yang menghancurkan kawasan pesisir Iwate, Miyagi, Fukushima, dan beberapa daerah lainnya. Di Fukushima Daiichi, reaktor nuklir mengalami pelelehan (meltdown), sehingga otoritas menggunakan dana pajak dan sumber pendapatan lain untuk membiayai anggaran pemulihan fasilitas publik secara masif.

Upaya pemulihan tersebut mencakup pembangunan gedung kantor pemerintah daerah, apartemen publik untuk para pengungsi, jalan raya, hingga infrastruktur jaringan air bersih.

NHK menganalisis biaya pemeliharaan yang dikelola oleh 42 pemerintah daerah di ketiga prefektur tersebut. Perbandingan sederhana menunjukkan biaya naik dari sekitar 145 miliar yen (kira-kira 916 juta dolar AS) pada tahun fiskal 2009 menjadi lebih dari 199,7 miliar yen pada tahun fiskal 2024.

Namun, sebagian fasilitas yang rusak tidak dipulihkan sementara yang lain dibangun baru, sehingga perbandingan langsung antara sebelum dan sesudah bencana tidak selalu mudah dilakukan.

Untuk menjaga akurasi data, NHK memilih 36 pemerintah daerah yang memiliki catatan biaya yang dapat dibandingkan secara konsisten. Sistem air bersih dengan metode pembukuan yang berubah setelah bencana dikeluarkan dari analisis ini.

Hasil analisis menunjukkan kenaikan rata-rata biaya pemeliharaan tetap berada pada angka sekitar 1,7 kali lipat dari tingkat sebelum bencana.

Luas lantai total fasilitas publik di wilayah-wilayah ini juga meningkat sekitar 1,2 kali lipat. Uwamori Sadayuki, pakar manajemen fasilitas publik dan Associate Professor di Miyagi University, menjelaskan bahwa secara nasional, luas lantai fasilitas publik di seluruh Jepang hanya meningkat sekitar 1 persen setelah bencana tersebut.

Menurut Uwamori, perbedaan besar ini terutama disebabkan oleh masifnya proyek rekonstruksi yang dilaksanakan di kawasan terdampak bencana. Kenaikan biaya pemeliharaan juga dipicu oleh peningkatan harga barang, tagihan energi, serta biaya personel.

Pejabat pemerintah daerah menyatakan bahwa beban biaya tersebut kini mulai menekan keuangan publik. Uwamori menjelaskan bahwa meskipun pemerintah pusat memberikan dukungan dana untuk pembangunan awal, biaya pemeliharaan rutin sepenuhnya harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Ia memperingatkan bahwa situasi ini dapat berujung pada kenaikan pajak dan pemangkasan layanan publik yang pada akhirnya akan membebani warga setempat.

Uwamori menekankan bahwa para penyusun rencana rekonstruksi perlu mempertimbangkan faktor biaya pemeliharaan jangka panjang, penggabungan komunitas, serta model pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan tren penurunan populasi lokal di masa depan.