Jepang Siapkan Rencana Bantuan Administrasi Darurat untuk Kawasan Tokyo Raya

Pemerintah Jepang telah menyusun draf rencana yang mewajibkan pegawai sipil di seluruh negeri untuk segera membantu staf administrasi di kawasan Tokyo Raya jika terjadi gempa besar tepat di bawah ibu kota atau wilayah sekitarnya. Langkah ini bertujuan agar pemerintah daerah yang terdampak tetap dapat mengelola tempat pengungsian, menerbitkan dokumen resmi terkait kerusakan bangunan, serta menjalankan fungsi administratif penting lainnya di tengah situasi darurat.

Rencana tersebut melibatkan 36 prefektur dan 13 kota besar yang akan mengirimkan pegawai negeri mereka ke Tokyo serta tiga prefektur tetangga jika terjadi gempa dahsyat. Mekanisme ini dirancang agar pengiriman personel dapat dilakukan dengan cepat, bahkan sebelum pemerintah pusat mengajukan permintaan bantuan secara resmi.

Dalam pembagian dukungannya, Tokyo akan dibantu oleh Aomori, Aichi, Fukuoka, serta 11 prefektur lainnya, disertai bantuan dari Nagoya dan lima kota besar. Prefektur Kanagawa akan mendapatkan dukungan dari Toyama, Osaka, Ehime, dan tujuh prefektur lain, serta tiga kota besar.

Sementara itu, Prefektur Saitama akan menerima bantuan dari Akita, Kyoto, Tottori, dan enam prefektur lainnya, ditambah dukungan dari dua kota besar. Adapun Prefektur Chiba akan dibantu oleh prefektur Hokkaido, Miyagi, dan Iwate, serta dua kota besar.

Kementerian Dalam Negeri berencana untuk meninjau pendapat dari pemerintah daerah sebelum meresmikan rencana ini pada Maret mendatang, dengan target implementasi mulai April. Pada Desember lalu, panel pemerintah melaporkan bahwa gempa berkekuatan magnitudo 7,3 di bagian selatan pusat Tokyo dapat menyebabkan hingga 18.000 korban jiwa dan kerugian ekonomi mencapai sekitar 83 triliun yen, atau setara 531 miliar dolar AS.

Kementerian juga tengah menyiapkan rencana kontinjensi serupa untuk menghadapi potensi gempa sangat besar yang mungkin terjadi di sepanjang Palung Nankai, yaitu cekungan yang terletak tepat di lepas pantai Pasifik Jepang.