Gugatan Terkait Ketimpangan Nilai Suara pada Pemilu Majelis Rendah Jepang Diajukan

Sekelompok pengacara di Jepang telah mengajukan gugatan nasional yang menuntut pembatalan hasil seluruh daerah pemilihan satu kursi dalam pemilu Majelis Rendah yang digelar pada Minggu lalu. Mereka menyatakan bahwa ketimpangan nilai suara dalam pemilu tersebut tidak konstitusional.

Dalam pemilu terbaru ini, daerah pemilihan Tottori No. 1 memiliki jumlah pemilih terdaftar paling sedikit, sementara Hokkaido No. 3 memiliki jumlah pemilih terbanyak. Rasio ketimpangan nilai satu suara tercatat mencapai 2,1 banding 1.

Pada Senin lalu, kelompok tersebut mendaftarkan gugatan ke 14 pengadilan tinggi dan kantor cabangnya. Mereka berargumen bahwa perbedaan bobot suara ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan nilai suara dan melanggar Konstitusi Jepang.

Pada pemilu Majelis Rendah tahun 2024, ketimpangan terbesar adalah 2,06 banding 1. Itu merupakan pemilu pertama yang menerapkan metode Adams, sebuah sistem pembagian kursi yang bertujuan agar alokasi kursi lebih proporsional terhadap jumlah penduduk.

Mahkamah Agung Jepang pada tahun 2025 sebelumnya memutuskan bahwa tingkat ketimpangan pada pemilu tersebut tidak melanggar konstitusi.

Hidetoshi Masunaga, anggota kelompok pengacara tersebut, menyatakan bahwa Jepang seharusnya menyesuaikan sistem pemilihannya dengan standar internasional. Ia menambahkan bahwa sistem di Jepang berbeda dengan Amerika Serikat atau Prancis karena masih menoleransi ketimpangan nilai suara dan tidak sepenuhnya proporsional terhadap jumlah penduduk.