Pemerintah Jepang Susun Kebijakan Dasar bagi Warga Asing

Pemerintah Jepang telah menyusun seperangkat kebijakan dasar mengenai warga asing, termasuk persyaratan yang lebih ketat untuk memperoleh kewarganegaraan Jepang dan langkah-langkah untuk mengatasi wisata berlebihan. Paket itu disusun dalam rapat para menteri Kabinet terkait pada Jumat.

Paket tersebut menyerukan terciptanya masyarakat di mana warga Jepang dan warga asing dapat hidup aman, tenteram, dan sejahtera bersama di bawah hukum dan aturan Jepang. Selain memperketat syarat kewarganegaraan, pemerintah berencana meluncurkan program baru bagi penduduk asing untuk mempelajari bahasa Jepang dan aturan yang berlaku.

Para pejabat akan mempertimbangkan tingkat pemahaman peserta sebagai salah satu faktor dalam penilaian status izin tinggal mereka.

Wisatawan asing dengan tagihan medis yang belum dibayar di Jepang akan menghadapi pengawasan lebih ketat. Pemerintah sebelumnya sudah membagikan informasi tertentu tentang tunggakan pembayaran kepada otoritas imigrasi.

Kini pemerintah juga berencana memberikan informasi mengenai tagihan yang lebih kecil yang belum dibayar, jika data itu disediakan oleh lembaga medis.

Pemerintah juga berencana mencatat kewarganegaraan penghuni baru di perumahan publik. Langkah untuk mengatasi wisata berlebihan juga mencakup dorongan agar kunjungan tersebar ke lebih banyak tujuan di luar lokasi wisata utama.

Terkait properti, pemerintah akan melakukan survei atas transaksi jangka pendek yang melibatkan kondominium baru di kota-kota besar serta pembelian properti semacam itu oleh pembeli dari luar negeri.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan menasionalisasi pulau-pulau terpencil yang pemiliknya tidak diketahui. Mengenai regulasi pembelian properti oleh warga asing, para pejabat berencana menyusun kerangka kerja pada musim panas setelah mempelajari contoh dari negara lain.

Menteri yang menangani kebijakan untuk warga asing, Onoda Kimi, mengatakan kepada wartawan bahwa paket ini merangkum tantangan yang sejauh ini telah teridentifikasi. Ia menambahkan bahwa penting bagi pemerintah untuk terus memberi tahu publik mengenai kemajuan yang dicapai, serta isu tambahan yang muncul, demi menghadirkan rasa aman.

Ia mengatakan kantornya, yang berfungsi sebagai pusat komando, akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dan menjalankan langkah-langkah dalam paket itu secara bertahap.