Debat Pemotongan Pajak Konsumsi Jepang Mencuat Jelang Pemilu

Pandangan Konsumen

Selama hampir 4 dekade, pajak konsumsi dinaikkan tiga kali. Saat ini tarifnya 10 persen untuk sebagian besar barang dan 8 persen untuk makanan. Banyak konsumen merasa terbebani dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan.

Seorang wanita mengatakan akan sangat membantu jika pajak makanan bisa diturunkan menjadi nol.

Sementara seorang pembelanja pria berpendapat, pajak konsumsi itu diperlukan. Menurutnya, tidak realistis untuk langsung menghapusnya.

Pendapat Para Ahli

Apa dampak penurunan pajak terhadap perekonomian?

Profesor NUCB Business School Harada Yutaka mengatakan bahwa kebijakan ini sebenarnya akan mendorong konsumsi. Mantan pembuat kebijakan Bank of Japan itu menambahkan bahwa jika pajak diturunkan dari 8 persen menjadi nol, pendapatan negara akan turun sekitar 5 triliun yen.

Efek pemotongan pajak diperkirakan mencapai sekitar 60 persen dari jumlah pengurangan, kata Harada, dan pemotongan itu kemungkinan akan meningkatkan konsumsi sekitar 3 triliun yen.

Pihak lain, termasuk Morita Chotaro dari All Nippon Asset Management, meragukan pemotongan pajak akan banyak meringankan beban akibat kenaikan harga.

Morita menambahkan: Karena ini akan menjadi pemotongan pajak konsumsi pertama, menurut saya, hal itu bisa meningkatkan sentimen secara signifikan, berpotensi mendorong inflasi. Dalam konteks ini, pemotongan pajak justru bisa bertentangan dengan upaya menahan harga yang tinggi.

Bagaimana Menutup Kekurangan Pendapatan?

Mengingat populasi Jepang yang menua, pajak ini menjadi sumber penting untuk mendanai program jaminan sosial. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa jika pajak konsumsi 8 persen untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dikurangi menjadi nol, pendapatan akan turun sekitar 5 triliun yen, atau lebih dari 30 miliar dolar. Pemotongan menjadi 5 persen saja akan menimbulkan kekurangan hampir 100 miliar dolar.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan fiskal negara.

Penjualan besar-besaran di pasar obligasi pemerintah bulan lalu membuat imbal hasil obligasi acuan 10 tahun mencapai level tertinggi dalam 27 tahun.

Salah satu kekhawatiran utama adalah besarnya utang Jepang. Rasio utang terhadap PDB sekitar 230 persen, tertinggi di antara negara-negara G7.

Perbedaan Pendapat

Harada menyatakan bahwa kekurangan 5 triliun yen bukan masalah besar.

Ia menyoroti tanda-tanda positif dalam pertumbuhan PDB Jepang. Ekonomi yang berkembang membuat beban utang relatif lebih ringan, dan meningkatnya pendapatan pajak menyediakan sumber daya fiskal tambahan.

Ia menambahkan bahwa Jepang sedang mengalami kenaikan alami dalam pendapatan pajak dan PDB nominal. Menargetkan pertumbuhan 3 persen dengan dukungan kebijakan moneter dan fiskal bisa menambah sekitar 10 triliun yen, atau 65 miliar dolar, per tahun, ujarnya.

Namun Morita memperingatkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fiskal negara. Ia menekankan bahwa, berdasarkan pengalaman sebelumnya, menaikkan kembali pajak yang sudah dipotong tidak akan mudah.

Ia juga menyebutkan bahwa pengeluaran jaminan sosial diperkirakan meningkat sekitar 1 triliun yen, atau 6,5 miliar dolar, setiap tahun. Kenaikan ini dapat mempersulit penyusunan anggaran negara dalam jangka panjang.

Risikonya kompleks. Pengeluaran fiskal yang berlebihan bisa memicu aksi jual di pasar obligasi, menaikkan suku bunga, dan akhirnya memengaruhi kehidupan masyarakat. Mengurangi atau menghapus pajak konsumsi menimbulkan pertanyaan tentang apakah disiplin fiskal bisa tetap terjaga.