Pakar: Kebijakan Tarif AS Akan Ubah Peta Ekonomi Asia

Penataan Ulang Tarif

Setelah penangguhan kebijakan yang dikenal sebagai tarif Hari Pembebasan Presiden AS Donald Trump selama lebih dari tiga bulan, para pemimpin dan diplomat dunia kini bergegas mengamankan kesepakatan yang lebih menguntungkan.

William Chou, Wakil Direktur Japan Chair di Hudson Institute, menggambarkan periode tersebut sebagai bagian dari dinamika enam bulan pertama masa jabatan Trump yang sangat energetik.

Chou menilai sempat ada keraguan besar pada April lalu mengenai kemampuan Trump mencapai kesepakatan dagang. Namun, kenyataan bahwa seluruh mitra dagang utama kini telah atau segera menandatangani kesepakatan membuktikan efektivitas kebijakan tarif dan perdagangannya.

Ia berpendapat bahwa mitra dagang butuh waktu untuk menyadari keseriusan Trump dalam pendekatannya terhadap tarif.

Chou mencatat adanya kesalahpahaman yang sering luput dari perhatian para negosiator; Trump sebenarnya sangat nyaman dengan instrumen tarif. Baginya, pemasukan negara sebesar 27 miliar dolar dari tarif pada bulan Juni adalah bukti nyata keberhasilan kebijakannya.

Chou meyakini tarif berdampak positif bagi kas negara Amerika Serikat. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan memperkirakan perolehan dari tarif tersebut bisa mencapai 300 miliar dolar tahun ini.

Namun, Mireya Solis, Direktur Center for Asia Policy Studies di Brookings Institution, merasa skeptis.

Pertanyaan mendasar yang sebenarnya adalah siapa yang membayar tarif tersebut? Siapa yang menanggung kenaikannya? Sebagian besar ekonom yakin bahwa pada akhirnya konsumenlah yang akan memikul bebannya, ujarnya.

Solis menjelaskan bahwa akan sangat sulit bagi perusahaan untuk tidak membebankan biaya pungutan tersebut kepada konsumen Amerika dalam apa yang ia sebut sebagai rezim tarif baru.

Ini tetap menjadi guncangan besar bagi sistem. Ketika berbicara tentang produk seperti logam, material ini digunakan oleh berbagai sektor industri… sehingga memicu efek domino. Dan saat tarif mulai digunakan untuk tujuan lain, seperti yang baru-baru ini terjadi pada Brasil, hal itu merusak prediktabilitas yang dibutuhkan perusahaan untuk berinvestasi di AS, katanya.

Perubahan Dinamika di Asia

Solis meyakini bahwa berbagai tarif yang dikenakan pada negara-negara akan menunjukkan sekaligus memengaruhi daya saing relatif mereka. Ia menyatakan bahwa cara kesepakatan ini menata ulang dinamika kompetitif di antara berbagai ekonomi Asia merupakan salah satu implikasi penting dari perjanjian Jepang-AS.

Sementara itu, Chou mencatat bahwa negosiasi antara Washington dan Beijing akan terus menjadi sorotan dunia.

Chou dan Solis sepakat bahwa pemerintahan Trump menandatangani berbagai kesepakatan di Asia bukan sekadar demi keuntungan ekonomi, melainkan juga untuk memperkuat hubungan keamanan guna membendung pengaruh Beijing.

Solis meyakini bahwa sang presiden tidak pernah setuju memisahkan isu ekonomi dari urusan keamanan. Ia berpendapat bahwa meski banyak mitra ingin memisahkan negosiasi dagang dari pertahanan, Trump sangat memperhatikan besarnya anggaran militer mereka dan volume pembelian alat pertahanan dari AS.

Menurut Chou, pemerintahan Trump pada dasarnya ingin menegaskan bahwa AS tidak akan lagi memanjakan sekutu mereka. Sebagai negara-negara kuat yang mandiri, AS berharap mereka turut berkontribusi dalam membangun tatanan kawasan yang aman dan makmur.

Ia mencatat bahwa Tiongkok berupaya memanfaatkan ketidakpastian tarif untuk mengadu domba AS dengan para mitranya di Asia Tenggara. Kini, setelah kesepakatan Jepang tuntas, AS dapat berfokus melawan apa yang digambarkan Chou sebagai praktik 'doping ekonomi' Tiongkok di kawasan tersebut.

Chou menjelaskan bahwa dalam perjanjian dengan Vietnam, barang asal Tiongkok yang dikirim melalui Vietnam ke AS akan dikenakan tarif 40 persen. Langkah ini diambil untuk bekerja sama dengan pihak Vietnam dalam menindak produsen Tiongkok yang mengeksploitasi tarif rendah Vietnam guna melakukan dumping barang ke pasar AS.

Chou juga menyinggung kesepakatan dengan Indonesia terkait keterlibatan pekerja Tiongkok dalam produksi nikel. Kesepakatan ini mencakup penanganan isu kerja paksa terhadap etnis Uighur di daerah otonomi Xinjiang Uighur, serta ketentuan untuk memperkuat kemitraan guna mengatasi kelebihan produksi baja Tiongkok.

Bagi banyak ekonomi berkembang, baja adalah pilar utama sumber daya mereka, namun Tiongkok mengganggu stabilitas pasar melalui praktik dumping baja murah. Berkat kesepakatan kuat ini, posisi tawar Tiongkok diprediksi akan melemah.

Solis menyatakan akan mencermati rincian teknis berbagai perjanjian di Asia yang dapat memengaruhi hubungan AS-Tiongkok serta mengubah peta kekuatan di kawasan tersebut.

Hal ini akan menjadi krusial seiring penyusunan kerangka kerja tersebut, terutama saat rincian komitmen yang diminta AS mulai terlihat—yang berpotensi berdampak pada hubungan negara-negara tersebut dengan Tiongkok. Solis memperingatkan bahwa Beijing tidak akan menyambut baik langkah ini.

Strategi yang Lebih Proaktif

Di tengah ketidakpastian global, kedua pakar tersebut menyarankan Jepang untuk segera menyusun strategi jangka panjang guna menghadapi tantangan di luar krisis mendesak yang ada saat ini.

Menurut Chou, Jepang perlu lebih agresif dalam berinvestasi di AS dan bekerja secara proaktif untuk melawan praktik perdagangan tidak adil dari negara-negara tertentu.

Semakin banyak solusi praktis yang ditawarkan Jepang kepada AS, kian besar pula peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Washington membutuhkan kemitraan efektif, terutama di tengah lingkungan yang menantang di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Solis berpendapat bahwa Jepang perlu memperluas cakrawala. Mengingat mundurnya sistem perdagangan multilateral dan kebijakan tarif AS, sangat penting bagi Jepang untuk mulai membina hubungan perdagangan dengan mitra-mitra lainnya.

Ia berpendapat bahwa Jepang perlu mengaktifkan kembali Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP) serta mengawali dialog dengan mitra ekonomi seperti Uni Eropa. Jepang sendiri berperan penting dalam menyelamatkan kesepakatan Trans-Pasifik tersebut setelah Trump menarik AS keluar pada 2017.

Kini, setelah hubungan dengan Korea Selatan membaik dalam beberapa tahun terakhir, akan menjadi langkah yang berarti jika mereka mulai mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam CPTPP.

Jepang dapat merangkul para pelaku ekonomi Asia Tenggara yang kini tertarik pada CPTPP dan membantu mereka agar mampu memenuhi standar aturan perjanjian tersebut. Menurut Solis, itulah yang dituntut oleh perkembangan zaman saat ini.