Krisis Kelahiran Jepang: Angka Bayi Baru Lahir Merosot di Bawah 700.000

Angka Kelahiran Warga Jepang Menyentuh Rekor Terendah

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa 686.061 bayi lahir dari warga negara Jepang pada 2024. Jumlah ini menyusut 41.227 dari tahun sebelumnya, menandai penurunan selama sembilan tahun berturut-turut.

Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial sebelumnya memperkirakan bahwa angka kelahiran tidak akan merosot ke level 680.000 sebelum tahun 2039.

Tingkat Fertilitas dan Angka Kematian Tembus Rekor Baru

Selain itu, rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dimiliki seorang wanita Jepang sepanjang hidupnya merosot ke rekor terendah, yakni 1,15—turun 0,05 poin dari 2023. Di tingkat daerah, Tokyo mencatat angka terendah dengan 0,96.

Data kependudukan lainnya pun turut mencatatkan rekor bersejarah.

Angka kematian naik 29.282 dari tahun sebelumnya menjadi total 1.605.298, sebuah rekor tertinggi. Dampaknya, populasi total Jepang menyusut sebesar 919.237 jiwa pada 2024, penurunan tahunan terbesar yang pernah tercatat.

Menurut OECD, rata-rata angka kesuburan total di 38 negara anggota pada 2023 adalah 1.43, turun 0,07 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut telah merosot 0,25 poin dalam 10 tahun terakhir.

Jepang mencatatkan angka 1.2, namun posisi terendah ditempati Korea Selatan dengan 0.72.

Mengapa Angka Kesuburan Terus Menurun?

Laporan OECD menyebutkan bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor utama di balik penurunan angka kesuburan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Variabel ekonomi utama, seperti pendapatan rumah tangga, pembagian peran orang tua, serta biaya penitipan anak dan perumahan, sangat memengaruhi keputusan keluarga untuk memiliki anak, menentukan waktu kehamilan, hingga jumlah anak yang diinginkan.

OECD juga menyoroti peran gender serta pergeseran preferensi masyarakat terkait keinginan memiliki anak.

Kementerian Kesehatan Jepang mengaitkan penurunan ini dengan berkurangnya populasi usia muda serta tren menikah dan memiliki anak di usia yang lebih matang. Kementerian menyatakan keprihatinan mendalam atas fenomena ini dan terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk membendungnya.

Membendung Penurunan Angka Pernikahan

Salah satu penyebab utama penurunan angka kelahiran adalah tren nasional yang menunjukkan semakin berkurangnya jumlah orang yang menikah.

Pemerintah telah meluncurkan sistem subsidi nasional bagi pemerintah daerah untuk mengelola pusat dukungan pernikahan serta menyelenggarakan seminar perencanaan hidup bagi kaum muda.

Survei tahun 2021 oleh Institut Nasional Riset Kependudukan dan Jaminan Sosial menunjukkan bahwa hampir separuh pria dan wanita lajang mengaku tidak memiliki kesempatan untuk bertemu pasangan.

Seorang wanita berusia 28 tahun yang mendatangi agen pencarian jodoh menuturkan bahwa pada hari kerja, rutinitasnya hanya sebatas pergi dan pulang kantor.

Sama sepertinya, kian banyak warga Jepang berusia 20-an yang mendaftar ke agen pencarian jodoh. Ia pun menyatakan keinginannya untuk tetap bekerja sembari membesarkan anak.

Pemerintah daerah pun turut berupaya meningkatkan peluang bagi warganya untuk menemukan pasangan hidup mereka.

Prefektur Ehime adalah salah satu contohnya. Proyek dukungan pernikahan di wilayah ini menggunakan program pencocokan komputer berbasis kecerdasan buatan.

Program ini memanfaatkan mahadata guna menyarankan calon pasangan terbaik. Relawan proyek pun tetap mendampingi pasangan yang telah dicocokkan dan memberikan saran untuk mengembangkan hubungan mereka.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Sejauh ini, proyek ini telah membantu 1.600 pasangan hingga ke jenjang pernikahan.

Langkah Pemerintah

Pemerintah Jepang tengah berupaya meringankan beban ekonomi dalam membesarkan anak. Langkah yang dipertimbangkan meliputi pengurangan atau pembebasan biaya masuk dan uang kuliah bagi rumah tangga dengan tiga anak atau lebih. Selain itu, pemerintah juga mengkaji penghapusan batas pendapatan untuk penerima subsidi anak.

Suzuki Wataru, Profesor Universitas Gakushuin, memperingatkan jika angka kelahiran terus merosot lebih cepat dari perkiraan, pemerintah mungkin kesulitan mencukupi kebutuhan karena berkurangnya jumlah pembayar kontribusi layanan sosial.

Suzuki menambahkan bahwa generasi muda enggan memiliki anak akibat kenaikan premi asuransi sosial dan biaya hidup lainnya. Sementara itu, warga lansia yang memiliki aset mungkin harus menanggung porsi biaya layanan sosial yang lebih besar.

Profesor Uozumi Akiyo dari Universitas Internasional Josai mencatat bahwa Jerman memperkenalkan kebijakan pengasuhan anak yang baru—seperti tunjangan dan cuti orang tua—pada era 2000-an demi membendung penurunan angka kelahiran. Langkah ini mendorong masyarakat untuk mengajak kaum pria lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka, sekaligus membantu mengubah pola pikir pria dalam membesarkan anak.

Selain itu, keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat turut membangun persepsi positif di masyarakat bahwa berkeluarga adalah hal yang menyenangkan. Uozumi menambahkan bahwa tingkat kelahiran di kalangan wanita berusia 30-an pun mengalami peningkatan signifikan.

Pemerintah Jepang menyatakan bahwa penurunan angka kelahiran harus dihentikan selambat-lambatnya pada 2030, dan berkomitmen untuk mengerahkan segala upaya guna mencapai target tersebut.