Angka Kelahiran Jepang Capai Rekor Terendah, Krisis Populasi Kian Mengkhawatirkan

Angka Kelahiran Berpotensi Capai Rekor Terendah

Kementerian terkait melaporkan bahwa data sementara dari Januari hingga Juni menunjukkan total 339.280 kelahiran, termasuk dari warga negara asing. Angka ini menyusut 10.794 jiwa, atau lebih dari 3,1 persen, dibanding periode yang sama tahun lalu—dan anjlok sekitar 30 persen jika disandingkan dengan satu dekade silam.

Apabila tren penurunan ini terus berlanjut di paruh kedua tahun ini, total kelahiran sepanjang 2025 diprediksi akan mencatatkan rekor terendah baru.

Pihak kementerian menyebutkan bahwa populasi generasi muda terus berkurang dan mereka cenderung menikah di usia yang lebih tua, sebuah tren yang kian sulit diatasi.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa situasi saat ini sudah sangat kritis mengingat laju penurunan angka kelahiran yang pesat seolah tidak dapat dihentikan.

Kementerian menyatakan akan terus mengupayakan berbagai langkah penanggulangan krisis kelahiran lewat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi?

Katsumata Chieko merupakan spesialis peliputan isu kesehatan, pendidikan, dan penurunan populasi Jepang untuk NHK World.

Ia menyebut situasi genting saat ini dipicu oleh beragam faktor.

Tingginya biaya membesarkan anak, sulitnya menyeimbangkan karier dan keluarga, serta ketidakpastian masa depan bagi kaum muda menjadi penyebab utama, ungkapnya.

Selain itu, meski rumah tangga berpenghasilan ganda kini makin lazim, peran gender tradisional masih terasa kental.

Akibatnya, banyak perempuan masih memikul beban pengasuhan anak dan urusan rumah tangga di sela kesibukan kerja, sehingga pernikahan menjadi kurang menarik bagi sebagian orang, kata Katsumata.

Jepang Bukan Satu-satunya

Penurunan angka kelahiran merupakan tantangan global. Data OECD menunjukkan tingkat kesuburan di negara-negara anggota kini menyusut hingga kurang dari separuh angka enam dekade silam.

Tingkat fertilitas total Jepang pada 2023 tercatat sebesar 1.20—salah satu yang terendah di antara negara anggota OECD.

Namun, dengan angka 0.72, tingkat fertilitas Korea Selatan jauh lebih rendah lagi, menjadikannya satu-satunya anggota OECD di bawah angka 1. Sebagai perbandingan, pada 1970, tingkat fertilitas totalnya mencapai lebih dari 4.

Dalam KTT baru-baru ini, pemerintah kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam menangani masalah tersebut.

Berbagai Titik Kemiripan

Kim Myoung-jung, seorang pakar, menyatakan bahwa di balik situasi di kedua negara tersebut terdapat banyak titik kesamaan.

Ia mengungkapkan bahwa Jepang dan Korea Selatan memiliki banyak kemiripan dalam hal lingkungan kerja, nilai-nilai keluarga, serta pengaruh kuat ajaran Konfusianisme.

Secara khusus, pembagian peran gender masih sangat kaku, sehingga beban pengasuhan anak sebagian besar tetap dipikul oleh perempuan. Selain itu, masih ada penekanan dari nilai Konfusianisme agar perempuan segera memiliki anak setelah menikah, tambahnya.

Upaya Penanganan Masalah

Katsumata mengatakan bahwa Korea Selatan mengalokasikan dana yang signifikan untuk mengatasi masalah tersebut, dibarengi dengan berbagai langkah nyata dari pemerintah daerah.

Incheon, kota di dekat Seoul, menyediakan hunian terjangkau bagi pasangan baru menikah yang belum memiliki rumah permanen dengan biaya sewa hanya 30.000 won—kurang dari 20 dolar—per bulan, tambahnya.

Contoh lainnya adalah Booyoung Group, konglomerat konstruksi besar yang memberikan subsidi tunai 100 juta won—sekitar 72.000 dolar—kepada karyawan saat kelahiran anak.

Di Jepang, pemerintah terus memperkuat respons terhadap masalah ini sejak April melalui berbagai langkah baru, ujar Katsumata.

Langkah-langkah tersebut mencakup penghapusan batas pendapatan untuk tunjangan anak serta peningkatan besaran tunjangan cuti orang tua.

Lingkungan Adalah Kunci

Para ahli mencatat bahwa banyak kebijakan di kedua negara masih berfokus pada dukungan pascanikah, alih-alih bantuan yang memudahkan pasangan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Masih minim dukungan bagi kaum muda yang sulit menikah karena kendala pekerjaan stabil dan tempat tinggal, kata Kim dari Lembaga Riset NLI.

Ia menambahkan bahwa jika pemerintah menciptakan lingkungan yang memungkinkan kaum muda menikah dan memiliki anak, hal itu akan memberikan dampak positif.

Katsumata mengakui bahwa menikah dan memiliki anak adalah pilihan pribadi, sehingga upaya membangun lingkungan yang mendorong pernikahan tetap menjadi tantangan.

Kendati demikian, ia menyebutkan bahwa berbagai survei menunjukkan lebih dari 80 persen pemuda dan pemudi di Jepang sebenarnya berkeinginan untuk menikah.