Revisi Sistem Peninjauan Kembali di Jepang Resmi Menjadi Undang-Undang

Diet Jepang mengesahkan RUU reformasi sistem peninjauan kembali. Undang-undang baru pada dasarnya melarang jaksa mengajukan banding atas putusan pengadilan yang mengabulkan peninjauan kembali.

Majelis Tinggi menyetujui dan mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Jumat dengan dukungan mayoritas suara.

Pengadilan pidana memutuskan apakah peninjauan kembali perlu dibuka bagi orang yang mengaku dihukum secara keliru. Banding berulang oleh jaksa dapat menunda proses pemulihan hukum.

Berdasarkan undang-undang yang direvisi, jaksa hanya dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan terkait peninjauan kembali jika memiliki alasan yang memadai.

Klausul baru menyatakan bahwa bila diperlukan, hakim dapat memerintahkan jaksa mengungkapkan bukti yang berkaitan dengan alasan peninjauan kembali. Ketentuan lain meminta hakim memastikan cakupan bukti yang wajib diungkapkan tidak dibatasi secara tidak wajar.

Komite urusan peradilan di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi juga menyetujui resolusi tambahan. Resolusi itu menyatakan bahwa dalam kasus luar biasa, jaksa yang memutuskan mengajukan banding atas peninjauan kembali harus menimbang dengan cermat dan menyeluruh apakah alasannya memadai.