Pemerintah Jepang Setujui Draf Revisi Undang-Undang Pangan untuk Menjaga Pasokan Beras

Pemerintah Jepang mengadopsi draf revisi undang-undang pangan pokok untuk memperlancar distribusi cadangan beras saat terjadi kekurangan pasokan. Draf perubahan atas Undang-Undang Stabilitas Pasokan, Permintaan, dan Harga Pangan Pokok itu disetujui dalam rapat Kabinet pada Jumat.

Pemerintah menyimpan cadangan beras berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengantisipasi penurunan besar produksi dan situasi darurat lainnya. Tahun lalu, pemerintah melepas beras cadangan ketika pasokan komoditas pokok itu menipis, tetapi distribusinya ke pasar berjalan lambat karena prosedur dan pemeriksaan memerlukan waktu.

Dalam revisi tersebut, distributor besar dan pedagang grosir yang rutin menangani beras akan diwajibkan menyimpan stok. Mereka dapat didenda hingga 100 juta yen, atau sekitar 627.000 dolar AS, jika tidak mematuhi instruksi pemerintah, termasuk perintah untuk melepas stok cadangan beras.

Cadangan wajib milik perusahaan swasta ini dibatasi sekitar seperempat dari stok cadangan pemerintah. Draf revisi juga menyebut produsen beras perlu secara proaktif menyesuaikan produksi dengan permintaan, yang berarti pemerintah dapat mendorong pengurangan produksi saat permintaan turun.

Namun, Menteri Pertanian Suzuki Norikazu menegaskan klausul itu bertujuan meningkatkan permintaan sekaligus produksi beras. Ia mengatakan pemerintah akan berkomitmen penuh untuk mendorong permintaan beras semaksimal mungkin untuk semua penggunaan, termasuk beras konsumsi.

Pemerintah menargetkan revisi undang-undang itu disahkan dalam sidang Diet saat ini.