Pemerintah Jepang Berencana Revisi UU Keamanan Ekonomi demi Dukung Proyek Luar Negeri

Pemerintah Jepang telah menyusun draf revisi Undang-Undang Keamanan Ekonomi untuk memperkuat dukungan bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek penting di luar negeri. Rancangan tersebut dipaparkan dalam rapat panel kebijakan partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), pada Jumat.

Revisi ini mencakup peluncuran program dukungan bagi proyek luar negeri oleh sektor swasta di bidang teknologi informasi dan pengembangan pelabuhan. Pendanaan akan disediakan melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang berafiliasi dengan pemerintah.

Inisiatif terpisah akan mendukung pemasangan kabel komunikasi bawah laut serta proyek-proyek lain yang dianggap krusial bagi kelancaran aliran pasokan penting.

Draf tersebut juga menginstruksikan Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), sebuah badan administrasi independen, untuk melakukan survei dan riset mengenai keamanan ekonomi. Revisi ini merupakan salah satu dari sejumlah rancangan undang-undang yang akan diajukan pemerintah ke sidang parlemen (Diet) yang tengah berlangsung.

Legislasi lain yang direncanakan adalah pembentukan biro intelijen nasional untuk memperkuat kemampuan intelijen negara. Biro tersebut nantinya akan menjalankan fungsi koordinasi "kontraintelijen" guna melindungi informasi rahasia dari badan spionase asing.