Lewati ke konten utama
Berita.Jepang.org

PM Takaichi Akan Percepat Pengajuan RUU Pajak Konsumsi ke Parlemen Jepang

PM Takaichi Sanae berencana mempercepat pengajuan RUU pajak konsumsi, termasuk realisasi janji pembebasan pajak untuk bahan pangan selama dua tahun. Pidato kebijakannya juga akan mencakup strategi pertumbuhan ekonomi dan penguatan diplomasi Indo-Pasifik.

NHK WORLD1 mnt

Bagikan Artikel

Visual Tidak DisediakanNHK WORLD

Tanpa Visual Pendamping

Naskah Ini Tiba Tanpa Dokumentasi Visual

Sumber memuat naskah tanpa gambar pendamping yang layak tayang. Kami mempertahankan ruang ini sebagai penanda editorial, bukan sebagai bidang kosong.

Politik17 Feb 2026

Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae tengah bersiap mengungkapkan rencana percepatan pengajuan RUU terkait pajak konsumsi dalam pidato kebijakannya pekan ini.

Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi sebelumnya berjanji dalam kampanye pemilu untuk membebaskan pajak konsumsi pada bahan pangan selama periode terbatas dua tahun. Sidang istimewa Parlemen (Diet) akan digelar pada hari Rabu, merupakan yang pertama sejak pemilihan Majelis Rendah pada 8 Februari lalu.

Takaichi dijadwalkan menyampaikan pidato kebijakan pada hari Jumat. Mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal, ia berencana menegaskan komitmen pada pengelolaan keuangan proaktif yang bertanggung jawab guna mengakhiri tren penghematan berlebihan serta mendorong investasi masa depan.

Ia juga diperkirakan akan memperkenalkan sistem pengelolaan anggaran multitahun dalam kerangka terpisah demi menekan rasio utang pemerintah terhadap PDB.

Dalam strategi pertumbuhan, Takaichi akan mengumumkan peta jalan investasi kemitraan publik-swasta mulai bulan depan, serta strategi umum pembangunan kembali ekonomi sosial yang beradaptasi dengan kondisi penurunan populasi Jepang.

Demi merealisasikan janji LDP mengenai pajak pangan nol persen, Takaichi akan meminta dewan nasional lintas partai untuk mempercepat pembahasan jadwal dan sumber pendanaan, serta menyusun laporan sementara sebelum musim panas agar RUU terkait dapat segera diajukan ke Parlemen.

Di bidang diplomasi, ia akan memaparkan gagasan diplomasi Jepang yang bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran, serta rencana evolusi strategis kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Terakhir, Perdana Menteri diperkirakan akan meninjau kembali aturan kepemilikan tanah oleh warga asing dan mempercepat upaya pemanfaatan logam tanah jarang di dasar laut sekitar Pulau Minamitorishima, wilayah paling timur Jepang di Samudra Pasifik.

Sumber Berita

Penerbit
NHK WORLD
Tanggal Sumber
Catatan Sumber
2026-02-17T12:07:00.000Z
Jejak Sumber
NHK WORLD / News / JAPAN
Pranala Sumber

Versi Berita.Jepang.org

Peran
Kurasi, terjemahan, dan penyuntingan naskah.
Pembaruan

Dengarkan Artikel

Putar versi audio langsung dari browser Anda.

Menyiapkan audio browser...

Kata Kunci

Jejak Topik

Komentar Pembaca

Ruang diskusi ini terbuka untuk tanggapan, koreksi, dan pembacaan lanjutan dari pembaca.