Upaya Memperluas Perlindungan Sidat Dunia Tersandung di Forum CITES

Perluasan Aturan Perlindungan Sidat Dibahas

Regulasi internasional untuk sidat Jepang menjadi sorotan dalam perdebatan pada Konferensi Para Pihak Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar Terancam Punah, atau CITES, yang digelar pada November di Samarkand, Uzbekistan.

Sidat Eropa sudah dilindungi di bawah konvensi tersebut, sehingga setiap perdagangan memerlukan izin yang dikeluarkan negara pengekspor.

Uni Eropa dan pihak lain mengusulkan agar pembatasan serupa diperluas ke semua spesies. Jepang menentangnya karena khawatir usulan itu akan berdampak pada harga di dalam negeri jika disahkan. Tiongkok dan Korea Selatan juga menyatakan penolakan karena budidaya sidat merupakan industri besar di kedua negara itu.

Pada Kamis, usulan itu ditolak. Sebanyak 100 negara memberikan suara menentang, sementara hanya 35 negara yang mendukung.

Keputusan ini akan difinalisasi dalam rapat umum yang dijadwalkan mulai 4 Desember.

Hidangan Istimewa dengan Sejarah Panjang

Penolakan terhadap proposal itu disambut lega di Jepang. Negara ini disebut sebagai konsumen belut terbesar di dunia dan sangat bergantung pada impor. Badan Perikanan Jepang menyatakan bahwa dari 61.000 ton yang dikonsumsi di dalam negeri tahun lalu, sekitar 70 persen berasal dari impor.

Kegemaran masyarakat Jepang terhadap belut sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Manyoshu, kumpulan puisi dari abad kedelapan, menyebut belut sebagai hidangan yang tepat untuk melawan penurunan berat badan pada musim panas. Sejak saat itu, makanan ini terus digemari.

Idealisme Global dan Realitas Lokal

Cita-cita global untuk melindungi satwa liar kerap berbenturan dengan realitas kehidupan masyarakat lokal. Dalam konferensi CITES, sebagian besar negara anggota dari Afrika juga menentang usulan regulasi belut tersebut.

Mereka mungkin mempertimbangkan Tiongkok, yang memiliki pengaruh besar terhadap negara-negara Global South. Namun, mereka juga tampak enggan menerima kebijakan lingkungan yang dipaksakan dari luar, terutama oleh Eropa.

Sebagai contoh, upaya konservasi di Botswana telah memicu lonjakan besar populasi gajah, yang kemudian menimbulkan masalah serius bagi warga setempat. Namun saat pemerintah mengusulkan pengurangan jumlahnya, langkah itu justru menuai kecaman dari sejumlah negara Eropa.

Presiden Botswana menanggapi dengan mengatakan bahwa jika gajah memang sedemikian penting, ia akan mengirimkan 20.000 ekor ke Jerman.

Ungkapan frustrasi itu menunjukkan betapa sulitnya menyeimbangkan idealisme global dengan kenyataan di tingkat lokal.

Berlian Putih

Meski usulan itu tidak disetujui, bukan berarti perdagangan sidat akan sepenuhnya bebas dari pembatasan.

Tangkapan benih sidat umumnya rendah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mendorong kenaikan harga, kadang hingga lebih dari 10.000 dolar per kilogram. Karena itu sidat dijuluki berlian putih di industri ini, dan penyelundupannya pun telah berkembang menjadi bisnis besar. Jika masalah ini terus diabaikan, desakan untuk menerapkan aturan yang lebih ketat akan kembali menguat.

Perdagangan Ilegal Kian Marak di Tengah Aturan Konservasi

Meski sejumlah upaya konservasi membuahkan hasil, perdagangan satwa liar ilegal masih marak dan melintasi batas negara.

Pembatasan yang lebih ketat kerap justru menguntungkan perdagangan ilegal, karena memberi penyelundup insentif finansial yang sangat besar dan sepadan dengan risikonya.

Di berbagai wilayah Afrika, perburuan badak terus meningkat. Hal ini didorong oleh permintaan cula badak di negara-negara Asia, terutama China dan Vietnam, yang terkait erat dengan kehidupan setempat, termasuk pengobatan tradisional Tiongkok. Cula badak juga makin sering digunakan sebagai simbol status untuk menunjukkan keberhasilan dan kekayaan.

Di Singapura, Dewan Taman Nasional negara itu mengumumkan telah menyita rekor 35,7 kilogram cula badak selundupan yang sedang dalam perjalanan menuju Laos.

Sifat lintas negara dari perdagangan ilegal ini membuat kerja sama antarnegara dalam penyusunan aturan menjadi syarat mutlak untuk memberantasnya.

Pemerintah di banyak negara sepakat tentang pentingnya bekerja sama untuk melindungi spesies satwa liar yang terancam punah. Namun, mereka tidak mudah menemukan solusi tentang cara mengelola sumber daya tersebut. Masih banyak hal yang perlu dijembatani antara cita-cita global dan kenyataan lokal.