Pemerintah Baru Jepang Soroti Isu Warga Negara Asing

Pendekatan Dasar Ditargetkan Rampung pada Januari

Masalah ini menjadi salah satu prioritas utama Takaichi. Ia membentuk pos kabinet baru untuk mendorong koeksistensi yang lebih baik antara warga negara Jepang dan warga negara asing segera setelah menjabat bulan lalu. Pada hari Selasa, ia memimpin rapat tingkat menteri pertama untuk meninjau kebijakan terkait warga negara asing. Ia menginstruksikan para menteri terkait untuk merumuskan pendekatan dasar paling lambat pada Januari.

Takaichi mengatakan sejumlah daerah di negara itu membutuhkan pekerja asing akibat penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja. Di sisi lain, ia mengakui ada kecemasan di masyarakat terkait pelanggaran hukum. Ia menegaskan pemerintah akan menangani masalah ini dengan tegas sambil menghindari diskriminasi.

Takaichi menyoroti dua poin utama. Yang pertama adalah memperkuat sistem terkait agar warga negara asing tidak melakukan tindakan ilegal atau melanggar aturan. Poin lainnya adalah menyiapkan langkah-langkah untuk pengelolaan lahan, termasuk akuisisi real estat oleh warga asing.

Hampir 4 Juta Penduduk Asing

Ketegangan sosial terkait warga negara asing sulit dipungkiri di media sosial. Berbagai laporan menyebutkan masyarakat mulai turun ke jalan untuk memprotes masalah imigrasi. Namun, mengapa hal ini baru mencuat sekarang? Murata Riho dari NHK World menjelaskan bahwa hal itu sangat berkaitan dengan data statistik.

Secara sederhana, Jepang sedang mengalami lonjakan tajam jumlah penduduk asing, katanya. Data Badan Layanan Imigrasi menunjukkan jumlahnya mendekati 4 juta orang per Juni tahun ini. Angka itu menjadi rekor tertinggi dan hampir dua kali lipat dibandingkan satu dekade lalu.

Murata juga melihat bahwa warga negara asing kini semakin sering menjadi pusat perhatian. Kasus kriminal yang melibatkan mereka, seperti pencurian, mendapat porsi pemberitaan media yang besar. Menurutnya, hal ini memicu kecemasan yang kian tumbuh di kalangan warga Jepang terhadap meningkatnya jumlah penduduk asing maupun turis mancanegara.

Badan Kepolisian Nasional melaporkan lebih dari 21.000 penangkapan warga negara asing pada tahun 2024, dan angka itu terus meningkat selama dua tahun berturut-turut. Namun, Murata menekankan bahwa jumlah tersebut sebenarnya masih kurang dari setengah angka pada masa puncaknya, yang mencapai hampir 48.000 pada tahun 2005.

Penting juga dicatat bahwa tidak semua warga negara asing melanggar hukum dengan sengaja atau berniat buruk. Aktivitas melanggar hukum yang dimaksud Perdana Menteri Takaichi, jelas Murata, bisa mencakup hal-hal seperti bekerja dengan cara yang melanggar ketentuan visa atau status tinggal. Bisa saja kondisi pekerjaan atau lingkungan tempat tinggal membuat warga asing itu tidak memiliki banyak pilihan.

Lonjakan Harga Properti Membuat Warga Lokal Kian Tersisih

Warga negara asing juga dikaitkan dengan kenaikan harga tanah dan perumahan di sejumlah wilayah di Jepang. Warga Jepang merasa frustrasi karena semakin sulit menyewa maupun membeli hunian. Menurut Murata, ini adalah persoalan yang sangat sensitif, dan pemerintah sadar mereka harus segera bertindak.

Warga asing kaya mulai membanjiri pasar properti Jepang lewat pembelian yang bersifat spekulatif. Sumber industri menyebut ada kasus ketika apartemen tiba-tiba berpindah ke tangan pihak asing, lalu harga sewanya melonjak tajam.

Pakar: Arus Masuk Terlalu Cepat bagi Sebagian Warga

Ikebe Shoichiro, pejabat eksekutif di sebuah perusahaan konsultan untuk bisnis yang mempekerjakan pekerja asing, menilai pemerintah sedang berupaya meredam emosi publik yang kian memanas terkait isu imigrasi.

Menurutnya, arus masuk warga asing terasa agak terlalu cepat bagi sebagian warga Jepang, dan mereka mungkin belum terbiasa berinteraksi dengan orang asing.

Ikebe juga menilai sebagian pendatang baru tidak memahami norma sosial yang berlaku di Jepang. Namun, di sisi lain, ia mengatakan ada pula orang yang datang ke Jepang dengan niat untuk tinggal secara ilegal melebihi masa izin tinggal mereka.

Menurutnya, ada juga yang menghilang dari pekerjaan mereka lalu terseret masalah hukum akibat buruknya kondisi kerja dan tempat tinggal. Masalah-masalah ini perlu dibenahi melalui peninjauan sistem visa Jepang.

Karena itu, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menjaga keseimbangan. Perdana Menteri Takaichi menekankan pentingnya membangun masyarakat yang inklusif, yakni negara yang aman dan nyaman bagi semua orang. Ia mengatakan, jangan sampai tercipta situasi yang membuat warga negara asing yang taat aturan merasa sulit untuk tinggal di Jepang.