Badan Pariwisata Jepang Izinkan Pemerintah Daerah Membatasi Penginapan Minpaku

Badan Pariwisata Jepang (Japan Tourism Agency/JTA) mengizinkan pemerintah daerah membatasi atau pada praktiknya melarang penginapan swasta melalui peraturan daerah. Kebijakan yang diumumkan pada Rabu itu diambil sebagai respons terhadap banyak keluhan mengenai kebisingan, pembuangan sampah sembarangan, dan masalah lain yang ditimbulkan oleh penghuni penginapan swasta yang disebut minpaku.

Jumlah penghuni penginapan meningkat seiring lonjakan tajam wisatawan asing yang mengunjungi Jepang. Undang-Undang Usaha Penginapan Swasta, yang mulai berlaku pada 2018, melegalkan usaha penginapan di kawasan permukiman dengan batas operasional 180 hari per tahun.

Dengan pemberitahuan itu, pemerintah daerah diperbolehkan mengubah peraturan daerah untuk menetapkan batas operasional 180 hari menjadi nol. Pemberitahuan ini menandai perubahan kebijakan JTA, yang sebelumnya menyatakan bahwa batas operasional nol hari tidak pantas.

Pada saat yang sama, badan tersebut menyatakan tidak akan mendukung larangan menyeluruh terhadap minpaku. Pemerintah daerah dapat membatasi penginapan swasta di kawasan permukiman atau di sekitar sekolah dan tempat lain yang dinilai dapat mengganggu lingkungan tempat tinggal warga setempat.

Komisaris JTA Murata Shigeki mengatakan pemerintah daerah sebaiknya menyusun peraturan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.