Pakar: Masyarakat Harus Mendukung dan Mereintegrasi Mantan Korban Unification Church

Pada hari Senin, Mahkamah Agung Jepang menolak banding khusus dari kelompok keagamaan itu yang berupaya membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah untuk pembubarannya. Pengadilan menyatakan bahwa praktik kelompok tersebut yang meminta sumbangan besar dari jemaat, lalu mendorong mereka membeli barang mahal dengan memanfaatkan ketakutan atas kesejahteraan spiritual mereka, menyebabkan kerugian finansial besar dan penderitaan mental bagi banyak orang.

NHK mewawancarai Profesor Tajika Hajime dari Kindai University, seorang ahli konstitusi dan hukum badan keagamaan, tentang arti penting putusan Mahkamah Agung itu. Tajika mencatat bahwa buku pelajaran konstitusi menyebut kebebasan beragama sama sekali tidak berarti kebebasan tanpa batas, tetapi rincian batasnya tidak dijelaskan secara tegas.

Ia mengatakan bahwa kali ini menjadi jelas bahwa permintaan sumbangan yang tidak adil tidak dapat diterima. Ia menambahkan bahwa pengadilan menegaskan kebebasan memang menjadi premis dasar, tetapi ada garis yang tidak boleh dilampaui.

Tajika mengatakan tantangannya terletak pada mendorong langkah-langkah pemulihan bagi mereka yang mengaku terdampak dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Ia menambahkan bahwa masyarakat harus menciptakan kerangka untuk mereintegrasikan mantan jemaat karena mereka pada akhirnya akan kembali ke kelompok itu jika tidak memiliki tempat untuk bernaung.

Ia juga mengatakan bahwa jika kelompok itu, terdorong oleh perintah pembubaran, menghentikan praktik meminta sumbangan paksa dan memulai kembali dari awal, kebebasan beragama mereka harus dihormati. Ia menegaskan bahwa kelompok itu harus diawasi dengan ketat agar tidak kembali menjalankan kegiatan semacam itu.