Draf Rencana Suksesi Kekaisaran Diajukan ke Parlemen Jepang

Jepang saat ini tengah membahas langkah-langkah untuk menjamin kelangsungan suksesi Kekaisaran. Sebuah draf usulan yang diajukan oleh pimpinan Parlemen mengusulkan agar anggota keluarga perempuan tetap berstatus sebagai anggota keluarga Kekaisaran setelah menikah.

Draf tersebut juga menyarankan adopsi keturunan laki-laki dari garis keturunan laki-laki yang berasal dari bekas cabang keluarga Kekaisaran.

Saat ini, keluarga Kekaisaran Jepang terdiri dari Kaisar Naruhito beserta 15 anggota lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran, Takhta Kekaisaran hanya diwariskan kepada anggota laki-laki dari garis keturunan laki-laki.

Hanya ada tiga anggota keluarga yang memenuhi syarat pewaris takhta saat ini, dan hanya Pangeran Hisahito yang mewakili generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan ketiadaan penerus di masa depan.

Masalah lainnya adalah menyusutnya jumlah anggota keluarga Kekaisaran yang bertugas mengunjungi daerah terdampak bencana serta mempromosikan hubungan baik internasional. Sesuai aturan saat ini, anggota perempuan harus meninggalkan keluarga Kekaisaran ketika mereka menikah dengan orang dari luar kalangan Kekaisaran.

Pada hari Senin, ketua dan wakil ketua Majelis Tinggi maupun Majelis Rendah memaparkan draf usulan mereka kepada para pimpinan partai dan kelompok parlemen. Draf tersebut menegaskan bahwa garis suksesi Kekaisaran dari Kaisar kepada adiknya, Putra Mahkota Akishino, dan Pangeran Hisahito harus dijamin kelangsungannya.

Usulan tersebut juga mencakup agar anggota perempuan tetap berada di dalam keluarga Kekaisaran setelah menikah. Meskipun draf ini tidak merinci apakah kelak pasangan dan anak-anak mereka juga akan menjadi anggota keluarga Kekaisaran, draf ini mencatat bahwa keinginan para anggota perempuan harus dihormati sebagai langkah transisi.

Sementara itu, usulan adopsi akan berlaku bagi keturunan laki-laki dari garis keturunan laki-laki di 11 bekas cabang Kekaisaran yang kehilangan status kebangsawanannya pada tahun 1947.

Ketua Majelis Rendah, Mori Eisuke, menyatakan harapannya agar rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran ini dapat disahkan pada sesi Parlemen saat ini, dengan adanya pemahaman dan kerja sama dari seluruh pihak terkait. Para pimpinan Parlemen berencana menyerahkan usulan resmi ini kepada pemerintah sebagai bentuk konsensus legislatif pada hari Rabu.

Pemerintah selanjutnya diharapkan dapat segera menyusun undang-undang yang diperlukan, termasuk revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran.