Panel Penasihat Menteri Kehakiman Jepang Usulkan Reformasi Sistem Peninjauan Kembali

Panel penasihat Menteri Kehakiman Jepang telah menyetujui serangkaian usulan untuk merevisi sistem peninjauan kembali (PK) dan memperjelas definisi hukum mengenai tindak pidana mengemudi berbahaya. Usulan tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri Kehakiman Hiraguchi Hiroshi pada hari Kamis.

Salah satu poin penting dalam usulan tersebut adalah penambahan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini akan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memerintahkan jaksa mengungkapkan bukti-bukti yang dianggap relevan dan diperlukan guna mendukung alasan pengajuan peninjauan kembali.

Selain itu, panel juga mengusulkan penetapan kriteria angka yang konkret untuk penerapan dakwaan mengemudi berbahaya yang mengakibatkan kematian atau luka-luka. Pengemudi yang terlibat kecelakaan akan menghadapi hukuman yang jauh lebih berat daripada dakwaan kelalaian jika kadar alkohol dalam napas mereka mencapai 0,5 miligram per liter atau lebih.

Kriteria kecepatan juga diperketat, di mana pengemudi yang melaju setidaknya 50 kilometer per jam di atas batas kecepatan (pada jalan dengan batas maksimal 60 kilometer per jam) akan dikenakan dakwaan serupa. Kementerian Kehakiman akan menjadikan usulan ini sebagai dasar penyusunan rancangan undang-undang untuk segera diajukan ke parlemen (Diet).