Partai Penguasa Jepang Ajukan Usulan Revisi Dokumen Keamanan Utama

Partai-partai penguasa Jepang telah menyerahkan usulan kepada Perdana Menteri Takaichi Sanae untuk pembaruan tiga dokumen keamanan nasional utama negara itu. Usulan tersebut mencakup seruan untuk menanggapi bentuk peperangan baru yang memanfaatkan AI dan drone.

Anggota komisi riset keamanan dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan mitra koalisinya, Japan Innovation Party, mengunjungi Kantor Perdana Menteri pada Rabu dan masing-masing menyerahkan rekomendasi.

Pemerintah menargetkan revisi dokumen-dokumen itu, termasuk National Security Strategy, pada tahun ini. Usulan LDP menyatakan bahwa Jepang perlu memperkuat kemampuan pertahanannya secara mendasar untuk merespons bentuk peperangan baru yang memanfaatkan AI dan drone.

Usulan itu menyerukan kemampuan untuk terus bertempur selama satu tahun atau beberapa tahun, mendorong pengenalan berbagai jenis drone, serta membangun basis produksi massal di dalam negeri.

Usulan itu tidak menetapkan target angka khusus untuk belanja pertahanan. Sebaliknya, usulan tersebut menyatakan bahwa Jepang harus mengamankan anggaran yang diperlukan dan mengubah kemampuan pertahanannya dalam waktu lima tahun.

Usulan itu mengutip contoh negara-negara anggota NATO yang telah sepakat menaikkan belanja pertahanan menjadi setidaknya 3,5 persen dari PDB.

Usulan JIP menyerukan pemanfaatan AI dan drone serta penguatan basis industri pertahanan. Usulan itu juga menilai bahwa strategi nuklir negara perlu disusun ulang.

Usulan tersebut menyerukan peninjauan secara realistis atas prinsip tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke Jepang, yang merupakan salah satu dari Tiga Prinsip Non-Nuklir negara itu, serta pengenalan kapal selam bertenaga nuklir. Takaichi dilaporkan mengatakan bahwa, dengan fase kritis pembahasan di depan mata, pemerintah akan mempertimbangkan usulan itu secara penuh.

Dengan mempertimbangkan usulan dari kedua partai serta pembahasan oleh panel ahli, pemerintah akan menelaah isu-isu seperti skala belanja pertahanan dan pendanaannya, dengan tujuan merevisi ketiga dokumen keamanan itu pada akhir tahun.

Penyintas bom atom menyatakan kekhawatiran atas usulan revisi dokumen keamanan. Seorang penyintas bom atom menyampaikan keprihatinan mendalam atas usulan yang disusun partai-partai penguasa Jepang untuk merevisi dokumen keamanan nasional utama negara itu.

Partai Demokrat Liberal dan mitra koalisinya, Japan Innovation Party, pada Rabu menyerahkan usulan masing-masing partai kepada Perdana Menteri Takaichi Sanae.

Tanaka Terumi, salah satu ketua Nihon Hidankyo, berbicara dalam konferensi pers daring. Nihon Hidankyo adalah organisasi Jepang yang mewakili para penyintas pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki.

Tanaka mengatakan bahwa ia merasakan krisis yang kuat karena seluruh negara tampak bergerak menuju keadaan bersiap untuk perang.

Usulan JIP menyerukan kajian yang realistis atas prinsip tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke Jepang. Prinsip itu merupakan salah satu dari Tiga Prinsip Non-Nuklir negara itu.

Tanaka mengatakan para penyintas bom atom secara konsisten memegang sikap bahwa senjata nuklir tidak boleh pernah digunakan atau diizinkan untuk ada, dan telah menyerukan agar ketiga prinsip itu diatur dalam undang-undang.

Tanaka mengatakan bahwa ia merasa berbahaya dan mengerikan ketika para politisi mencoba mengubah inti dari salah satu prinsip tersebut. Ia menambahkan bahwa para politisi seharusnya sungguh-sungguh mempelajari bagaimana prinsip tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke negara itu bisa dimasukkan ke dalam Tiga Prinsip Non-Nuklir.