Jepang Rilis Draf Ketentuan Situasi Darurat untuk Amandemen Konstitusi

Pejabat Majelis Rendah Jepang meluncurkan draf dasar yang akan digunakan partai politik sebagai acuan dalam mempertimbangkan klausul keadaan darurat untuk dimasukkan ke dalam Konstitusi. Biro Legislatif dan sekretariat majelis mempresentasikan draf tersebut dalam pertemuan anggota senior Komisi Konstitusi pada Selasa.

Dalam draf tersebut, keadaan darurat didefinisikan sebagai bencana alam skala besar, penyebaran penyakit menular secara luas, gangguan ketertiban sosial akibat kerusuhan sipil, serta serangan bersenjata oleh pihak asing. Situasi lain yang setara dengan skenario tersebut juga dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat.

Apabila situasi darurat menyulitkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional di sebagian besar wilayah dalam waktu lama, Kabinet dapat menetapkan status khusus dengan persetujuan Diet (parlemen). Jika status ini diberikan, masa jabatan anggota parlemen akan diperpanjang melalui pengaturan khusus dan perdana menteri dilarang membubarkan Majelis Rendah.

Draf tersebut juga memberikan wewenang kepada Kabinet untuk menetapkan peraturan darurat guna menjalankan langkah-langkah fiskal yang diperlukan. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang dan tetap memerlukan persetujuan Diet setelah ditetapkan.

Koalisi partai yang berkuasa menyatakan draf ini mencerminkan hasil perdebatan selama ini dan berupaya mempercepat diskusi amandemen. Meski sebagian anggota oposisi mendukung perdebatan ini, sebagian lainnya tetap menentang keras penambahan klausul darurat tersebut maupun amandemen konstitusi lainnya.

Para anggota partai politik dijadwalkan menggunakan draf ini sebagai basis utama dalam debat lanjutan di Komisi Konstitusi Majelis Rendah pada Kamis mendatang.