Hubungan Jepang-Filipina Memasuki Era Platinum

Penyambutan oleh Kaisar

Kunjungan diawali dengan penyambutan resmi bagi Marcos dan istrinya, Liza, oleh Kaisar Jepang Naruhito serta Permaisuri Masako di Istana Kekaisaran Tokyo pada Rabu, sehari setelah kedatangan mereka.

Putra Mahkota dan Putri Akishino, serta Takaichi, turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Marcos merupakan Presiden Filipina pertama dalam lebih dari satu dekade yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang, bertepatan dengan peringatan 70 tahun normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.

Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang di taman istana saat Marcos menerima penghormatan dari pasukan kehormatan Pasukan Bela Diri Darat. Musik rakyat Filipina pun turut ditampilkan.

Pada malam harinya, Kaisar dan Permaisuri menyelenggarakan jamuan makan malam di istana.

Mempererat Hubungan Bilateral

Dalam pertemuan tingkat tinggi di Tokyo pada Kamis malam, Takaichi dan Marcos sepakat meningkatkan status hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif guna memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

Kedua pemimpin merilis pernyataan bersama seusai pertemuan tersebut. Takaichi menyebut Filipina sebagai salah satu mitra terdekat Jepang yang memiliki kesamaan visi.

Jepang dan Filipina adalah tetangga yang dihubungkan oleh laut dan berbagi nilai serta prinsip dasar. Sangat penting bagi kedua negara untuk bekerja sama lebih erat demi mewujudkan visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.

Marcos menyebut pertemuan tersebut sebagai cakrawala baru.

Tonggak sejarah ini mencerminkan kekuatan, kedalaman, dan luasnya hubungan kita dalam merespons tantangan serta peluang yang terus berkembang saat ini.

Kekhawatiran Bersama

Peningkatan kerja sama keamanan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut.

Kedua negara sepakat memulai negosiasi formal terkait perjanjian yang memungkinkan mereka berbagi dan mengakses informasi militer rahasia secara cepat, yang dikenal sebagai GSOMIA.

Filipina sebelumnya telah menandatangani pakta serupa dengan AS pada 2024. Jika kesepakatan dengan Jepang tuntas, Jepang akan menjadi negara kedua yang memiliki perjanjian seperti ini dengan Filipina.

Takaichi dan Marcos juga sepakat mendorong transfer peralatan pertahanan, menyusul keputusan prinsip Jepang baru-baru ini yang mengizinkan ekspor senjata mematikan.

Rangkaian perjanjian ini didorong oleh kekhawatiran yang sama di antara kedua negara.

Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin mengungkapkan kekhawatiran serius atas situasi di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan, wilayah yang menjadi lokasi peningkatan aktivitas maritim Tiongkok.

Hubungan keamanan kedua negara terus berkembang. Sebagai contoh, Pasukan Bela Diri Jepang baru-baru ini berpartisipasi dalam latihan gabungan bersama militer Filipina dan Amerika Serikat.

Skala keterlibatan SDF kali ini mencapai rekor tertinggi dengan pengerahan sekitar 1.400 personel. Latihan ini dilaksanakan menyusul pakta kerja sama keamanan Tokyo-Manila yang mempermudah prosedur latihan gabungan sejak tahun lalu.

Kebutuhan Mendesak

Manila telah lama bersengketa wilayah dengan Beijing di Laut Cina Selatan. Kapal-kapal pemerintah Cina kini kian asertif, bahkan sempat melepaskan tembakan meriam air ke arah kapal-kapal Filipina.

Suzuki Yurika, pakar politik dan ekonomi Filipina, menjelaskan bahwa wilayah yang diperebutkan Filipina dan Cina kaya akan sumber daya alam. Hal ini mendesak Manila untuk segera memperkuat kemampuan pertahanannya.

Namun, ia menilai Filipina akan kesulitan jika bergerak sendiri. Karena itu, Manila berupaya meningkatkan daya tangkal di Laut Cina Selatan dengan dukungan negara lain — terutama Jepang dan sekutu utamanya, AS.

Ia menambahkan, mengingat AS mungkin kurang fokus ke Asia di bawah pemerintahan Trump saat ini, Manila merasa hubungan erat dengan Tokyo dapat membantu menjaga keterlibatan Washington di kawasan tersebut.

Meningkatkan Kapabilitas

Dalam KTT tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk segera mengadakan pembicaraan 'dua plus dua' antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan masing-masing.

Suzuki menyatakan bahwa kemitraan yang lebih erat dengan Filipina kemungkinan besar juga akan membawa manfaat signifikan bagi Jepang.

Menindaklanjuti kebijakan ekspor senjata Jepang pada bulan April, rencana pengalihan kapal perusak pengawal kelas Abukuma dari Pasukan Bela Diri Maritim ke Filipina kini tengah dipertimbangkan. Opsi lainnya adalah pengalihan rudal permukaan-ke-kapal dari Pasukan Bela Diri Darat.

Suzuki menjelaskan bahwa jika peralatan yang pernah digunakan atau diproduksi Jepang dihibahkan kepada Filipina, kedua pihak akan lebih mudah berkomunikasi mengenai metode pengoperasian dan pemeliharaannya. Hal ini juga akan meningkatkan interoperabilitas dalam operasi bersama.

Roy Vincent Trinidad, juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina untuk Laut Filipina Barat, menyatakan bahwa transfer dari Jepang dapat membantu 'mempercepat' modernisasi militer Filipina dan meningkatkan kemampuan pertahanannya secara signifikan.

'Upaya pemerintah Jepang, melalui Pasukan Bela Diri Jepang, dan Angkatan Bersenjata Filipina, ditujukan untuk mewujudkan tatanan internasional berbasis aturan yang lebih kuat,' tambahnya.

Komitmen Mempererat Hubungan Ekonomi

Isu krusial lainnya adalah kerja sama keamanan energi, terutama mengingat situasi konflik di Timur Tengah.

Filipina hanya memiliki cadangan minyak mentah dan BBM yang cukup untuk bertahan sekitar 45 hari. Lebih dari 90 persen pasokan energinya bergantung pada Timur Tengah. Pada Maret lalu, Marcos bahkan menetapkan status darurat energi nasional akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan pasokan.

Lonjakan harga bahan bakar memaksa para pengemudi jeepney berhenti beroperasi sehingga mengganggu mobilitas harian warga. Krisis energi ini pun memicu gelombang ketidakpuasan publik.

Dalam KTT tersebut, Takaichi menjanjikan bantuan Jepang bagi Filipina untuk mengembangkan sistem cadangan minyak melalui kerangka kerja POWERR Asia — inisiatif senilai 10 miliar dolar untuk mengamankan rantai pasok energi di seluruh Asia sekaligus mengembangkan sumber energi alternatif di luar minyak mentah.

Suzuki menyebut bahwa dukungan finansial dari Jepang akan membantu Marcos memenangkan kembali simpati rakyat di negerinya.

Bahkan sebelum pecahnya konflik di Timur Tengah, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Filipina telah meningkat akibat serangkaian skandal korupsi.

Kemarahan masyarakat memuncak menyusul dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir pemerintah. Pasalnya, proyek tersebut terungkap tetap terbengkalai meski anggarannya telah dialokasikan.

Puluhan ribu orang memadati jalanan Manila dalam aksi unjuk rasa. Meski dua menteri telah mengundurkan diri dan Presiden Marcos menjanjikan investigasi mendalam, gelombang demonstrasi massa tetap berlanjut.

Suzuki menyebutkan bahwa Marcos berharap dapat meredakan rasa frustrasi publik yang kian meningkat melalui keberhasilan di ranah diplomatik.

Takaichi dan Marcos juga sepakat melanjutkan pembahasan mengenai peninjauan Perjanjian Kemitraan Ekonomi bilateral. Kerja sama ini bertujuan memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis, semikonduktor, hingga energi terbarukan.

Bagi Jepang, Suzuki menekankan bahwa dukungan terhadap Filipina memiliki signifikansi geopolitik yang sangat penting.

Ia memperingatkan bahwa Filipina yang melemah dengan kondisi ekonomi lesu dapat memicu ketidakpuasan sosial yang luas. Hal ini dikhawatirkan mendorong munculnya politik populis, atau bahkan terbentuknya pemerintahan yang berkiblat ke Tiongkok.

'Dari sudut pandang Jepang, sangat penting untuk mempererat hubungan bilateral serta membantu menjaga stabilitas ekonomi dan kekuatan nasional Filipina semaksimal mungkin.'

Karena itulah, Jepang menyambut Marcos dengan karpet merah—sebuah tanda nyata bahwa kedua belah pihak ingin memperkuat fondasi hubungan mereka.